Tinjau Sensus EkonomI, DPD RI Yashinta Soroti Pendapatan UMKM Turun
DPD RI menemukan penurunan pendapatan pelaku UMKM saat meninjau Sensus Ekonomi BPS di Kota Jogja dan mendorong kebijakan tepat sasaran.
Presiden Prabowo Subianto./YouTube Sekretariat Presiden
Harianjogja.com, JAKARTA—Terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan hal itu bukanlah prioritas dalam waktu dekat.
"Pemerintah masih fokus menyelesaikan sejumlah persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi," kata Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (10/6/2025).
BACA JUGA: Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Begini Kata Istana
Dia menyebut seluruh spekulasi mengenai waktu pelaksanaan serta keterlibatan partai politik dalam koalisi pemerintah belum memiliki dasar yang jelas.
"Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sampai hari ini belum ada (rencana reshuffle-red)," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Ia mengingatkan agar publik tidak berspekulasi berlebihan terkait waktu pergantian susunan kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi, seperti di bidang energi, kehutanan, lingkungan hidup, dan pariwisata.
Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga terus dilakukan secara menyeluruh, namun reshuffle bukanlah prioritas dalam waktu dekat.
"Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan. Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama daripada sekadar membahas reshuffle," tegasnya.
Terkait isu yang mengaitkan masuknya PDIP sebagai koalisi pemerintah berdasarkan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini, Prasetyo memastikan bahwa hal itu tidak masuk dalam pokok perbincangan mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPD RI menemukan penurunan pendapatan pelaku UMKM saat meninjau Sensus Ekonomi BPS di Kota Jogja dan mendorong kebijakan tepat sasaran.
Kementerian PU mematangkan Permen SPM jalan tol. Operator wajib memenuhi standar pelayanan sebelum mendapat penyesuaian tarif.
Polda DIY menyita 13.817 botol miras ilegal dan oplosan dari 443 kasus sepanjang Januari-Juni 2026 demi menjaga kamtibmas.
Disdukcapil Kota Jogja menyiapkan layanan jemput bola selama Agustus 2026 untuk HUT RI dan HUT Kota Jogja. Warga bisa mengurus seluruh dokumen kependudukan.
Kejari Wonosobo menyelidiki dugaan penyimpangan bansos PKH 2018-2026 dengan potensi kerugian negara miliaran rupiah. Lebih dari 600 KPM terdampak.
BRIN mengembangkan Food Guard, alat berbasis AI untuk mendeteksi gas pembusukan pada ompreng sebagai inovasi pendukung program MBG.