Kasus Suap HGB Summarecon, KPK Geledah Kantor Kementerian ATR/BPN
KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Investasi - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Toduta Pasaribu tengah melakukan mitigasi terkait dengan aksi oknum ormas dan LSM yang disebut-sebut dapat menghambat investasi.
"Kami lagi mitigasi. Mungkin dalam waktu dekat akan ada langkah konkret," kata Toduta usai peresmian produksi pertama dua produk katalis PT Katalis Sinergi Indonesia, di Kawasan Industri Kujang Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu.
Ia menyampaikan bahwa pada dasarnya pemerintah menginginkan agar iklim investasi di Tanah Air tetap kondusif. Pemerintah juga tak mau investasi di Indonesia terbebani biaya tinggi akibat aksi premanisme.
"Jadi cost semacam itu seperti jatah preman dan lain-lain harus kita hilangkan, karena akan membebani investasi kita dan tentunya itu bisa menghambat," kata dia.
Toduta mengatakan, pihaknya juga intens berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, asosiasi pengelola, hingga melakukan mitigasi kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).
"Nanti kita lihat bagaimana bisa me-matching-kan kebutuhan lapangan kerja, mengakomodasi masyarakat sekitar, dan lain-lain," kata Toduta.
Sebelumnya, Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).
"Kalau dihitung semuanya, 'ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah)," katanya.
Dikatakan kalau ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi.
Menurut Sanny, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
"Yang mereka inginkan itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
PB PDGI menyebut 95% masyarakat Indonesia rutin sikat gigi, namun kurang dari 3% yang melakukannya di waktu tepat: setelah sarapan dan sebelum tidur.
Ahmad Sahroni mendesak Korlantas Polri evaluasi ujian SIM dan usut sindikat SIM palsu usai Polres Siak menangkap delapan tersangka.
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia sebut kasus korupsi Fahd El Fouz sebagai musibah. Doli Kurnia sebut perbuatan Fahd jadi bahan evaluasi kaderisasi.
Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta menyiapkan berbagai program pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang menyasar aparatur pemerintah
DPRD Bantul siap dukung kebutuhan anggaran sarana PSEL guna atasi bom waktu persampahan. Pengolahan sampah ini diproyeksikan capai 1.000 ton per hari.