Presiden Prabowo: Kritik dengan Benar, Jangan Berdasarkan Dendam

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menyinggung terkait kritik terhadap pemerintah. Menurutya kritik harus dilakukan dengan benar dan bersifat membangun, bukan semata-mata berdasarkan dendam.

Hal itu disampaikan saat berpidato dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

Prabowo mengatakan dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Pasca-Pemilu, pihak yang menang dan kalah harus tetap bersatu demi kepentingan bangsa. Tidak semua pihak harus masuk pemerintahan, tetapi mereka yang di luar tetap dianggap sebagai patriot bangsa.

BACA JUGA : Presiden Prabowo Minta Desain IKN Direvisi, Ternyata Ini Alasannya

"Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan, kalau perlu, iya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dalam arti, mereka yang tidak masuk pemerintah, kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa," katanya.

Prabowo mengapresiasi peran para patriot bangsa dalam membantu pemerintah dengan mengoreksi, mengawasi, hingga kritik. "Tapi kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam," katanya.

Prabowo bahkan mengutip pesan dari khotbah salat Jumat yang didengarnya baru-baru ini. "Kemarin sembayang Jumat, khotibnya luar biasa di tempat saya, dikatakan bahwa Allah tidak suka sama yang cemburuan," katanya

Menurutnya demokrasi yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan tidak harus mengikuti standar yang ada di negara lain. "Sejak awal dalam perjalanan ini, saya berpendapat bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang khas Indonesia," ujar Prabowo.

 Ia juga menyinggung pandangan dari akademisi luar negeri yang kerap meremehkan konsep demokrasi Indonesia, menganggap bahwa model demokrasi luar negeri adalah yang paling benar. Sistem yang cocok di negara lain belum tentu cocok bagi Indonesia.

BACA JUGA : Presiden Prabowo Undang Perusahaan Konstruksi Asing untuk Bangun Infrastruktur di Indonesia

Prabowo mengatakan demokrasi di Indonesia harus menghindari permusuhan antarlawan politik. Banyak negara yang memiliki kekayaan alam luar biasa, namun gagal berkembang karena para elitnya tidak bisa bekerja sama, bahkan terjerumus dalam korupsi.

"Ada negara yang menganggap demokrasi bermusuhan, justru demokrasi kita tidak boleh bermusuhan dengan lawan-lawan politik," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara