KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung terkait kritik terhadap pemerintah. Menurutya kritik harus dilakukan dengan benar dan bersifat membangun, bukan semata-mata berdasarkan dendam. /Antara.
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menyinggung terkait kritik terhadap pemerintah. Menurutya kritik harus dilakukan dengan benar dan bersifat membangun, bukan semata-mata berdasarkan dendam.
Hal itu disampaikan saat berpidato dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).
Prabowo mengatakan dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Pasca-Pemilu, pihak yang menang dan kalah harus tetap bersatu demi kepentingan bangsa. Tidak semua pihak harus masuk pemerintahan, tetapi mereka yang di luar tetap dianggap sebagai patriot bangsa.
BACA JUGA : Presiden Prabowo Minta Desain IKN Direvisi, Ternyata Ini Alasannya
"Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan, kalau perlu, iya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dalam arti, mereka yang tidak masuk pemerintah, kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa," katanya.
Prabowo mengapresiasi peran para patriot bangsa dalam membantu pemerintah dengan mengoreksi, mengawasi, hingga kritik. "Tapi kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam," katanya.
Prabowo bahkan mengutip pesan dari khotbah salat Jumat yang didengarnya baru-baru ini. "Kemarin sembayang Jumat, khotibnya luar biasa di tempat saya, dikatakan bahwa Allah tidak suka sama yang cemburuan," katanya
Menurutnya demokrasi yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan tidak harus mengikuti standar yang ada di negara lain. "Sejak awal dalam perjalanan ini, saya berpendapat bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang khas Indonesia," ujar Prabowo.
Ia juga menyinggung pandangan dari akademisi luar negeri yang kerap meremehkan konsep demokrasi Indonesia, menganggap bahwa model demokrasi luar negeri adalah yang paling benar. Sistem yang cocok di negara lain belum tentu cocok bagi Indonesia.
Prabowo mengatakan demokrasi di Indonesia harus menghindari permusuhan antarlawan politik. Banyak negara yang memiliki kekayaan alam luar biasa, namun gagal berkembang karena para elitnya tidak bisa bekerja sama, bahkan terjerumus dalam korupsi.
"Ada negara yang menganggap demokrasi bermusuhan, justru demokrasi kita tidak boleh bermusuhan dengan lawan-lawan politik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK memeriksa 18 saksi untuk mendalami proyek di Satpol PP Damkar dan 16 dinas Pemkab Klaten dalam kasus dugaan korupsi Bupati Klaten.
Sebanyak 14 kelompok masyarakat di Gunungkidul menerima 41.000 benih lele dan 1,26 ton pakan untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan.
Gempa M5,8 mengguncang Ruteng, NTT, Rabu (18/11/2026). BMKG mencatat sejumlah gempa susulan dan getaran di dua kabupaten.
Trump memaparkan agenda AS di KTT ASEAN-AS, mulai perdagangan, investasi, energi, AI, mineral kritis hingga kerja sama pertahanan Indonesia.
OJK mengingatkan masyarakat terhadap love scam dan lowongan kerja palsu. IASC mencatat 737.686 laporan penipuan hingga Oktober 2026
Menyambut Tahun Baru 2027, Novotel Suites Yogyakarta Malioboro menghadirkan pengalaman perayaan berbeda melalui acara bertajuk “Speakeasy Night”