Prabowo Ungkap 3 Juta Keluarga Sudah Terdaftar Digitalisasi Bansos

Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan digitalisasi pendaftaran bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako telah berjalan di 153 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi.

Menurut Prabowo, lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar dalam sistem digital tersebut. Jumlah itu diarahkan menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi.

"Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH dan BPNT atau sembako telah berjalan di 153 kabupaten/kota di 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Digitalisasi Pangkas Biaya dan Waktu

Prabowo mengatakan perlindungan sosial (Perlinsos) harus semakin tepat sasaran, mudah diakses, dan bermartabat. Digitalisasi pendaftaran bansos PKH dan Sembako menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut dia, penerapan sistem digital juga dapat memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat kurang mampu ketika mengakses bantuan sosial.

Sebelumnya, keluarga pra-sejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang.

"Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu cukup lama. Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," katanya.

Presiden menegaskan masyarakat kurang mampu tidak semestinya menanggung biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Selain itu, masyarakat juga tidak seharusnya berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya telah dimiliki negara.

“Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara,” katanya.

Digitalisasi Bansos Akan Diperluas

Digitalisasi, kata Prabowo, tidak akan berhenti pada program bantuan sosial. Pemerintah akan memperluas penerapannya untuk bantuan pemerintah dan subsidi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi agenda pro-kesra terintegrasi. Tujuannya untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

Dalam pidato kenegaraan tersebut, Prabowo juga memperkenalkan dua penerima manfaat yang hadir langsung. Keduanya disebut menjadi gambaran nyata dampak program perlindungan sosial.

Salah satunya adalah Susanah dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian dengan upah Rp700 per kilogram untuk pekerjaan mengupas bawang.

"Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," kata Presiden Prabowo.

Selain Susanah, hadir Margarelitha Rohi, penerima bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Sejak kecil hidup dalam keterbatasan dan tidak sempat mengenyam pendidikan, Margarelitha pada usia 38 tahun masih berdagang sekaligus merawat bibinya yang telah berusia 80 tahun.

"Bantuan sosial Atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya," kata Presiden Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa kehadiran negara bukan dimaksudkan untuk menggantikan kerja keras masyarakat. Dukungan pemerintah diberikan agar upaya masyarakat meningkatkan kesejahteraan dapat berjalan lebih baik.

"Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia," kata Prabowo Subianto.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara