Kasus Pagar Laut, Jaringan Gusdurian Minta Pemerintah Mengusut Tuntas

Harianjogja.com, JAKARTA—Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, meminta pemerintah mengusut tuntas kasus pagar laut.

"Pertama itu jelas (pemerintah) harus mengkaji ulang sebetulnya pagar laut ini duduk perkara ini bagaimana," kata Alissa saat menggelar jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).

Menurut putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, permasalahan pagar laut merupakan bukti terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari adanya unsur pembiaran dari pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu untuk memasangkan pagar laut demi kepentingan korporasi.

BACA JUGA: Larangan Berhenti dan Parkir Dipasang di Jembatan Srandakan

Kondisi itu, lanjut Alissa, mempertegas adanya unsur koruptif yang dilakukan oknum pemerintah dalam upaya menerbitkan izin pemasangan pagar tersebut.

"Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu," jelas dia.

Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan lantaran ruang gerakannya dalam mencari nafkah di laut semakin terbatas.

Maka dari itu, dia berharap pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa laut tersebut bukanlah disediakan untuk korporasi melainkan untuk masyarakat Indonesia.

"Segera mengambil langkah untuk meluruskan kalau misalkan itu wilayah (laut) bukan dikavling," kata dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara