AS Klaim Selat Hormuz, Iran Balas dengan "Minta" California
Iran merespons klaim Trump soal Selat Hormuz dengan menandai California sebagai wilayah baru Republik Islam Iran
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. - Antara/Aprillio Akbar
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang menteri dan wakil menteri di jajarannya untuk rapat bersama guna membahas kebijakan strategis pada 2025.
AHY mengatakan dirinya melakukan rapat bersama lima kementerian yang dibawahinya yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.
Ia menyatakan pentingnya mendengarkan paparan dari menteri, wakil menteri, serta para pejabat eselon 1 untuk menyamakan visi dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk 2025.
"Saya ingin mendengarkan paparan dari para menteri termasuk juga para wakil menteri, para sekjen dan jajaran eselon 1, untuk menyamakan frekuensi sekaligus kita rekap tahun 2024 yang sudah kita lalui," kata Menko AHY.
Dia menuturkan salah satu fokus pembahasan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
"Ada outlook yang harus kita rumuskan bersama untuk 2025, yang jelas kita ingin pembangunan infrastruktur bisa semakin berdampak, tepat sasaran untuk berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi sekaligus juga kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Selain kebijakan besar, AHY juga menekankan pentingnya pembahasan infrastruktur dasar yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Rapat yang akan dilaksanakan tersebut juga akan mengevaluasi 100 hari masa kerja.
"Nanti akan kita bahas beberapa hal strategis tapi juga ada yang mungkin teknis, tapi bernilai strategis yang perlu kita bahas," kata AHY.
"Karena infrastruktur itu spektrumnya luas bukan hanya yang sifatnya besar ataupun yang megah, tetapi juga banyak infrastruktur dasar yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Kita ingin itu semua mendapatkan prioritas," tambahnya.
Menurutnya, tantangan anggaran dan pendanaan menjadi pembahasan penting karena selalu ada keterbatasan dalam merencanakan program prioritas yang membutuhkan sumber daya yang optimal.
Oleh karena itu, AHY berharap dengan rapat yang akan dilaksanakan semua kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.
"Kita tahu di masa awal tahun ini kita juga semua masih menentukan program-program yang harus diutamakan karena selalu dihadapkan pada budget constrains selalu ada limitasi dalam hal anggaran, pendanaan dan itu semua juga harus kita pikirkan dengan baik," kata AHY.
BACA JUGA : Menko AHY Minta Jasa Marga Jamin Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan Tol
Rapat terbatas itu dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Selain itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, serta jajaran sekretaris jenderal, dirjen, staf ahli, dan staf khusus di lima kementerian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Iran merespons klaim Trump soal Selat Hormuz dengan menandai California sebagai wilayah baru Republik Islam Iran
Kemnaker mencatat 43.805 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Juli 2026. Jawa Barat tertinggi dengan 8.830 pekerja.
Bank Jateng secara resmi dinobatkan sebagai Yearly Excellent Performance Bank 2026 dalam ajang 31st Infobank Award 2026
DPRD Bantul mendorong penurunan kelas Jalan Parangtritis agar retribusi wisata pantai selatan bisa dikelola lebih maksimal.
PT Sharp Electronics Indonesia kembali menghadirkan program pemberdayaan masyarakat melalui Sharp Hydro Heroes. Kali ini, program berbasis pertanian modern ter
PP Nomor 26 Tahun 2026 membuka peluang PPPK dosen menjadi PNS. Cek syarat, kriteria, dan tiga tahap seleksi yang harus dilalui.