9 WNI Ditahan Israel, Menlu Sugiono Minta Bantuan Yordania-Turki-Mesir
9 WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan Gaza. Menlu Sugiono koordinasi dengan Yordania, Turki, dan Mesir untuk penyelamatan.
Kasus Intimidasi pada Pilkada 2024 Tak Sebanyak Sebelumnya
Ketua KPU Gunungkidul, Asih Nuryanti sedang menunjukkan proses sortir-lipat surat suara Pemilihan Kepala Daerah Gunungkidul di Kantor KPU Gunungkidul, Piyaman, Wonosari, Kamis, (24/10/2024). - ist
Harianjogja.com, JAKARTA—Kasus intimidasi yang dialami masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 tidak sebanyak yang terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Ajid Fuad Muzaki mengatakan pada Pilkada 2024 ini masalah intimidasi tidak sebanyak pilkada sebelumnya.
"Ya, seperti Pilkada 2010 atau Pilkada 2017, yang tekanan terhadap pemilih itu masih dibilang cukup tinggi," ujar Ajid dalam acara bertajuk "Penyampaian Hasil Pemantauan Masa Kampanye, Hari Tenang dan Pemungut serta Penghitungan Suara" dipantau dari Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Ajid berkaca pada peristiwa yang terjadi pada Pilkada 2017, khususnya di Jakarta. Kala itu, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 diwarnai dengan kontroversi berupa isu SARA dan politik identitas. Bahkan, terdapat larangan untuk memilih calon yang berasal dari latar belakang tertentu.
"Dan sifatnya terstruktur, banyak kasusnya di pilkada-pilkada sebelum 2024. Pada Pilkada 2024 ini, tidak ada pola (intimidasi) yang tersistematis," ucap Ajid.
Intimidasi terhadap pemilih yang terjadi pada Pilkada 2024 bersifat sporadis dan terjadi pada komunitas-komunitas kecil. Misalkan, kasus intimidasi yang terjadi di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, menjelang hari pemungutan suara.
Ajid merujuk pada penyerangan yang dilakukan sekelompok pemuda di Rumah Pemenangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi-Herlina. "Ini intimidasinya antara pendukung dan sempat berujung keributan, sampai dibubarkan dengan gas air mata," kata Ajid.
Kejadian tersebut bersifat sporadis dan bukan intimidasi terstruktur. "Oleh karena itu, intimidasi pemilih pada Pilkada 2024 cenderung tidak lagi masif," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Share
Abdul Hamied Razak
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
