ADB: Investasi Infrastruktur Asean Butuh US$7,14 Triliun hingga 2040
ADB memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur Asean mencapai US$7,14 triliun hingga 2040, dengan sektor listrik dan transportasi mendominasi.
Ilustrasi gedung DPRD. - Freepik
Harianjogja.com, MATARAM—Pemerintah saat ini masih mendalami usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hal ini dikatakan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
"Kami masih mendalami karena tentu harus dikaji betul semua aspeknya," kata mantan Wali Kota Bogor itu saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025).
Bima Arya menilai usulan pemilihan kepala daerah oleh lembaga legislatif dapat membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan lebih efektif untuk koordinasi.
Menurutnya, opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian dari mulai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam), sampai ke tingkat DPR.
BACA JUGA: Wisata Sejarah dan Budaya di Jogja, Kunjungi Jantung Tradisi Jawa
"Undang-Undang Dasar mengatur bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Demokratis artinya bisa langsung atau bisa DPRD. Koridornya itu tidak bisa ditunjuk," kata Bima Arya.
"Kepala daerah tidak bisa ditunjuk, harus demokratis. Nah demokratis itu tafsirannya dua; bisa DPRD, bisa tidak langsung, ataupun bisa langsung," katanya.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 12 Desember 2024, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Prabowo mengatakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh lembaga legislatif cenderung lebih hemat karena tidak perlu menghamburkan banyak uang untuk menggelar pemilihan umum.
Pernyataan Presiden Prabowo tersebut diperkuat oleh Muhaimin Iskandar, salah seorang menteri koordinator Kabinet Merah Putih. Pada 23 Juli 2025, Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar mengusulkan secara terbuka kepada Presiden Prabowo agar kepala daerah dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
ADB memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur Asean mencapai US$7,14 triliun hingga 2040, dengan sektor listrik dan transportasi mendominasi.
Ombudsman RI DIY meminta polisi mengedepankan pendekatan humanis dan membebaskan demonstran yang tidak terbukti melanggar hukum.
KPK memeriksa Ketua Umum GRIB Jaya HRM sebagai saksi kasus dugaan korupsi ATR/BPN setelah pengembalian uang Rp800 juta.
KPK merespons temuan ICW soal pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian pada 2024-2026.
Kapolri Suyudi Ario Seto menyatakan polisi akan menyelidiki demonstran yang diduga membawa molotov dan senjata tajam di Malioboro.
PT Bumi Bening Berkarya (BUMITEC) resmi meluncurkan platform terbarunya, Asset Maintenance Repair and Overhaul (AMRO), dalam acara Grand Launching di Downing