Heboh! Kerja 1 Jam Seminggu Tak Masuk Pengangguran, Ini Kata BPS
BPS menjelaskan alasan penduduk yang bekerja satu jam seminggu tetap masuk kategori bekerja berdasarkan standar ILO.
Khofifah Indar Parawansa. /Suara.com-Umay Saleh
Harianjogja.com, JAKARTA–Forum Komunikasi Masyarakat Sipil melaporkan Khofifah Indar Parawansa ke KPK atas dugaan korupsi proyek verifikasi dan validasi orang miskin Kementerian Sosial pada 2016 lalu. Adapun Khofifah memilih untuk melihat perkembangan laporan tersebut ke depan.
Khofifah Indar Parawansa merespons kabar pelaporan terhadapnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi. Kasus yang diduga menjerat eks Gubernur Jawa Timur itu terjadi saat menjabat Menteri Sosial (Mensos) periode 2014-2018. Ditemui usai menerima dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kontestasi Pilkada Jatim 2024, dia mengaku baru mendengar laporan tersebut.
“Saya juga baru dengar ini,” katanya kepada wartawan di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).
Selain itu, Khofifah menyatakan bakal melihat lebih lanjut perkembangan dari laporan tersebut. “Ya kita lihat saja posisinya,” ujarnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, Khofifah dilaporkan ke KPK oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil atas dugaan korupsi proyek verifikasi dan validasi orang miskin Kementerian Sosial pada 2016 lalu.
Baca Juga
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024
Sah! Khofifah-Emil Direstui Golkar Maju di Pilkada Jawa Timur
Sutikno, pihak pelapor dari Forum Komunikasi Masyarakat Sipil, menyatakan bahwa dugaan kerugian itu didapatkan dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun yang sama. "Dulu, waktu enam tahun lalu kita laporkan itu kita hitung kerugiannya Rp58 miliar, sementara barusan kita dapatkan audit dari BPK, kerugian proyek yang kita laporkan itu Rp98 miliar di kasus di Kemensos tahun 2015, program verifikasi dan validasi orang miskin," katanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024). Terdapat tiga pihak yang dilaporkan ke KPK yaitu Khofifah, Kepala Pusdatin Kemensos Mumu Suherlan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta kuasa pengguna anggaran (KPA) yakni Adhy Karyono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
BPS menjelaskan alasan penduduk yang bekerja satu jam seminggu tetap masuk kategori bekerja berdasarkan standar ILO.
Pemerintah belum akan memindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo sebelum kajian ilmiah memastikan kelayakan habitat baru.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pencairan dana tambahan Rp100 miliar per provinsi dan Rp20 miliar per kabupaten/kota belum diketahui waktunya secara rinci.
Donald Trump menegaskan komitmen AS terhadap ASEAN dalam KTT Khusus ASEAN-AS di Manila, termasuk perdagangan, diplomasi, dan perdamaian kawasan.
Sebanyak 2.351 kecelakaan terjadi di Bantul sepanjang Januari-Oktober 2026. Operasi Zebra Progo melibatkan 150 personel untuk menekan risiko kecelakaan.
Tersangka kasus dugaan korupsi ATR/BPN, FEF, mengklaim memberikan uang Rp70 miliar untuk mendukung Muktamar Nahdlatul Ulama.