Terkait dengan Masa Transisi Demokrasi, Anies Curhat Pengalamannya saat Menjabat Jadi Gubernur DKI Jakarta

Harianjogja.com, JAKARTA–Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menceritakan pengalamannya setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Ketika berbicara mengenai keterbukaan pemerintah pada masa transisi kepemimpinan seusai pemilu, Anies mengatakan gubernur sebelumnya tidak membuka diri untuk berdialog dan berdiskusi. Gubernur DKI Jakarta pendahulu Anies adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pernyataan ini dilontarkan Anies untuk menjelaskan tentang pentingnya transisi yang baik dalam berdemokrasi. “Jadi sikap keterbukaannya baik. Baik. Jangan sampai, saya pernah mengalami terpilih jadi gubernur, lalu gubernur yang sebelumnya tidak membuka diri untuk berdialog, untuk berdiskusi sehingga transisi berjalan dengan baik. Transisi yang baik itu diperlukan dalam demokrasi,” katanya kepada wartawan di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024).

Hal tersebut disampaikan Anies ketika dimintai tanggapan terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini telah membahas program makan siang gratis ala pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan bahwa Prabowo-Gibran resmi menjadi pemenang Pilpres 2024. Menurut Anies, dalih pemerintah melakukan hal itu untuk memfasilitasi program pemenang Pilpres 2024 sebetulnya merupakan hal baik, karena menunjukkan jaminan keterbukaan adanya program tersebut di APBN. Kendati demikian, dia kembali menekankan bahwa pemerintah mestinya mulai membuka diri kepada pemenang pilpres usai terdapat keputusan resmi KPU.

Baca Juga

Anies Bertemu Sultan, Ngobrol Panjang Lebar Selama 1 Jam 45 Menit

Anies Baswedan Disebut Larang Ucapkan Selamat Natal, Begini Faktanya

Kabinet Jokowi Bahas Intens Soal Makan Siang Gratis, Anies: Dasar Hukumnya Apa Itu?

Anies juga menyoroti pelaksanaan simulasi program makan siang gratis yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, hal tersebut juga tidak boleh dilakukan oleh negara dengan alasan yang sama. “Kalau itu [simulasi makan siang gratis] dikerjakan oleh pasangan terserah, tetapi enggak boleh oleh negara. Bahkan negara merapatkan pun dasarnya apa. Enggak ada dasar hukumnya,” tandas pasangan cawapres Muhaimin Iskandar ini.

Diberitakan sebelumnya, program makan siang gratis Prabowo-Gibran turut menjadi salah satu bahasan dalam sidang kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi pada Senin (26/2/2024) lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut bahwa pembahasan tersebut tidak berarti mendahului KPU yang belum menyatakan pemenang Pilpres 2024. Menurutnya, pemerintah hanya membuat rancangan dan simulasi yang dibutuhkan untuk tahap awal pelaksanaan program yang diperkirakan membutuhkan biaya ratusan triliun itu. Setelahnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mulai melaksanakan pilot project makan siang gratis bagi anak sekolah sejak Kamis (29/2/2024) lalu. Pemerintah berencana memulai simulasi program makan siang untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan budjet Rp15.000 per anak.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com