PDIP Siap Jadi Oposisi, Begini Respons Jokowi

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait kesiapan PDIP menjadi oposisi. Hasto mengatakan menjadi oposisi merupakan tugas patriotik sekaligus untuk menjamin ada proses check and balance dalam pemerintahan.

Jokowi enggan berkomentar banyak terkait kesiapan PDIP tersebut. "Ya ditanyakan kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan," ucap Jokowi singkat.

Jokowi kemudian menekankan keinginannya untuk berperan sebagai jembatan semua pihak. Dia juga mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh kemarin malam adalah salah satu bentuk perannya sebagai jembatan antar partai. "Urusan politik itu urusan partai-partai."

BACA JUGA : PDIP Kian Kuasai Perolehan Suara Pemilu 2024, Langkah Jadi Oposisi Semakin Terbuka

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto mengatakan, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam siaran resminya, Kamis (15/2/2024).

Hasto mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu, katanya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental. “Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” paparnya.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI-P akan berjuang lewat jalur partai. “Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” lanjutnya.

Ada pun, jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil prodemokrasi yang saat ini menurut Hasto jumlahnya lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009. “Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” tambahnya.

BACA JUGA : TKN Prabowo-Gibran Beharap PDIP Tidak Menjadi Oposisi

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara paslon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli paslon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com