Rehabilitasi Hutan dan Mangrove Capai 185.010 Hektare di 2023

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan selama 2023 realisasi program rehabilitasi hutan dan mangrove mencapai 185.010 hektar (ha).

Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK Dyah Murtiningsih menyebutkan luasan tersebut meliputi rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) mencapai 179 ribu ha dan khusus rehabilitasi mangrove mencapai 6.010 ha, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan, melalui berbagai skema dan dari berbagai sumber pembiayaan (APBN, APBD, swasta, swadaya masyarakat).

BACA JUGA : Mangrove Ditanam untuk Pengembangan Ekowisata di Kulonprogo

"Pencapaian ini sangat patut disyukuri, karena sepanjang tahun 2023 kita menghadapi fenomena el nino yang menyebabkan musim kemarau yang panjang dan bergesernya musim penghujan," ujar Dyah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu untuk dukungan penyediaan bibit bagi kegiatan RHL tersebut berasal dari 54 persemaian permanen, 6 pusat persemaian skala besar, dan kegiatan pembibitan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jumlah penyediaan bibit yang berasal dari persemaian tersebut mencapai 37,8 juta batang dan ditambah 5,15 juta batang, yang berasal dari bibit produktif.

Sekarang ini, tambahnya, juga masih dalam proses pembangunan tiga pusat persemaian skala besar di Liang Anggang di Kalimantan Selatan, Kemampo di Sumatera Selatan dan Mandalika – NTB.

"Pembangunan pusat persemaian ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta," katanya saat memaparkan Refleksi Akhir Tahun 2023 KLHK .

Terkait aspek perencanaan, menurut dia, Ditjen PDASRH telah menyiapkan Rencana Umum (RU) RHL DAS, yang didetailkan ke dalam Rencana Tahunan (RTn) RHL DAS, di masing-masing pemangku dan pengelola kawasan.

RU RHL DAS, tambahnya, sudah mempertimbangkan parameter lahan kritis, daerah rawan bencana, kekritisan resapan air, dan DAS prioritas. Khusus untuk rehabilitasi mangrove menggunakan Peta Mangrove Nasional yang direview secara berkala dan mengacu pada Road Map Mangrove 2021 – 2030.

Sementara itu, dalam pelaksanaan di tingkat tapak, RHL dilakukan dengan skema swakelola yang menitik beratkan pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu keberlanjutan pasca RHL juga menjadi perhatian dengan mengedepankan proses diversifikasi komoditas tanaman HHBK, buah-buahan, dan jenis unggulan lokal yang dapat memberikan nilai dan manfaat ekonomi pada saat pemanenan.

Jenis komoditas tanaman RHL yang menarik minat masyarakat dan dapat terserap pasar, menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan keberhasilan RHL.

Guna memastikan dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan RHL, maka sejak tahun 2022 telah diterapkan geotagging dan drone mapping yang menjadi salah satu cara untuk memastikan setiap bibit yang ditanam tergeoreferensi secara spasial dan dapat dipantau perkembangannya.

Menurut Dyah kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam kegiatan RHL perlu terus ditingkatkan, selain itu juga dukungan internasional.

BACA JUGA : Mangrove Mampu Menyerap Emisi Karbon, Ini Penjelasan BRIN

Sementara itu, tambahnya, pada 30 Desember 2023 telah dilakukan kegiatan penanaman pohon serentak di seluruh provinsi, guna memanfaatkan musim penghujan di 2023 dan 2024.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan dan sekaligus percepatan RHL guna meningkatkan tutupan lahan dan meningkatkan cadangan karbon, serta peneguhan komitmen pemerintah untuk memenuhi target NDC dan FoLU net sink 2030," demikian Dyah Murtiningsih.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara