MK Putuskan Anggaran MBG Tak Boleh Serap Porsi Pendidikan
MK mengabulkan sebagian gugatan UU APBN 2026 dan menegaskan anggaran MBG tidak boleh menjadi bagian anggaran pendidikan pada APBN berikutnya.
Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menkopolhukam Mahfud MD menghasilkan puluhan butir rekomendasi agenda prioritas percepatan reformasi hukum dan akan segera dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masing-masing kelompok kerja (pokja) telah menyampaikan paparan akhirnya kepada Menkopolhukam pada Selasa (12/9/2023)./Istimewarn
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan para pimpinan partai politik agar tidak melakukan politik identitas menjelang Pemilu 2024. Elite politik harus menjadi teladan masyarakat untuk membangun perhelatan pemilu yang damai.
“Publik juga harus menyadari jika ada elit politik memanfaatkan polarisasi masyarakat dengan politik identitas, maka mereka akan cenderung membela kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya,” katanya dalam Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat yang disiarkan YouTube Kemenkopolhukam, Rabu (13/9/2023).
BACA JUGA : Bertemu Ganjar, Mahfud MD Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Cawapres
Dalam kesempatan ini, dia menekankan bahwa politik identitas berbeda dengan identitas politik yang melekat pada masing-masing parpol. Menurutnya, politik identitas akan memanfaatkan ikatan primordial untuk mengisolasi elemen masyarakat agar saling bermusuhan berdasarkan identitas seperti agama dan kesukuan.
“Tetapi, kalau identitas politik itu hakikatnya adalah berkontestasi, dan akan kembali bersatu lagi setelah persaingan selesai,” paparnya.
Selain itu, Mahfud juga menyatakan bahwa keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia tidak boleh menyebabkan pemilu menjadi jelek, baik karena konflik elektoral maupun ideologis.
Dia mengingatkan bahwa dalam sejarah, kekuatan Pancasila dapat mengatasi perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat ini.
“Pancasila ini sudah diuji melalui berbagai pemberontakan hingga jalan konstitusional. Tinggal bagaimana kita melaksanakan lagi Pancasila melalui Pemilu tahun depan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
MK mengabulkan sebagian gugatan UU APBN 2026 dan menegaskan anggaran MBG tidak boleh menjadi bagian anggaran pendidikan pada APBN berikutnya.
BMKG memprediksi musim hujan DIY mulai akhir November hingga Desember 2026. El Niño dan dinamika atmosfer-laut memengaruhi kondisi tersebut.
Polisi menduga bakul nasi goreng di Karanganyar meninggal akibat gagal jantung. Luka di pelipis kanan diduga akibat benturan saat terjatuh.
Masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah lokasi pelayanan untuk memperpanjang SIM A dan SIM C sebelum masa berlaku berakhir.
Cek jadwal SIM Keliling dan SIM Corner Jogja 12 Oktober 2026, lengkap dengan lokasi pelayanan, jam operasional, dan syarat perpanjangan SIM.
Menhub Dudy Purwagandhi menyebut revisi UU LLAJ akan mengatur transportasi online, termasuk ojol, dengan target rampung pada 2026.