Prabowo Ultimatum TNI-Polri: Jangan Jadi Backing Judi hingga Narkoba
Prabowo minta TNI-Polri bersih dari praktik ilegal, tegaskan larangan backing judi, narkoba, dan penyelundupan.
Ilustrasi caleg - Freepik
Harianjogja.com, SEMARANG—Bagian humas perusahaan swasta diajak ikut membantu mencegah terjadinya polarisasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini diutarakan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong.
"Kami mengajak juga perusahaan swasta untuk menjaga kondusivitas selama pemilu. Misalnya, kalau di ASN [aparatur sipil negara] berlaku netralitas ASN," katanya saat Konvensi Humas Indonesia 2023 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/9/2023).
Menurut dia, netralitas ASN tersebut dimaksudkan untuk menjaga situasi kondusif dan mengurangi potensi polarisasi di antara kalangan ASN yang dikhawatirkan terjadi menjelang hajatan pesta akbar demokrasi.
"Nge-like saja dilarang. Tidak boleh ada kampanye di medsos (media sosial) kandidat, kemudian kami kasih [tanda] jempol. Dilarang. Tujuannya apa? Sebetulnya menjaga kondusivitas dan mengurangi potensi polarisasi," katanya.
Usman yang juga Penasihat Perhumas berharap kalangan perusahaan swasta bisa memberikan kebijakan serupa dengan caranya masing-masing menjelang Pemilu 2024, terutama dengan mengoptimalkan peran humas yang mereka miliki.
"Saya kira dengan cara masing-masing, melalui humas-humas di seluruh di Indonesia di perusahaan swasta, bagaimana bisa menciptakan hal tersebut dengan etika yang diatur masing-masing karena pemerintah tidak bisa campur tangan," katanya.
BACA JUGA: Dangdut Koplo dan Film Horor Bisa Menggenjot Ekonomi Kreatif
Yang jelas, kata Usman, semangatnya adalah untuk mencegah potensi polarisasi di kalangan pekerja perusahaan agar jangan sampai kemudian satu kantor berantem hanya gara-gara beda pilihan politik.
"Ini yang barangkali perlu juga diterapkan di swasta. Tentu kita punya preferensi masing-masing, ASN juga kan boleh memilih. Tapi, bagaimana pilihan itu tidak kemudian terlalu diobral di ruang publik sehingga memunculkan polarisasi, terutama dengan mereka yang berbeda pilihan," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Boy Kelana Soebroto mengajak seluruh humas untuk bisa menyuarakan hal-hal baik tentang Indonesia.
"Menjelang pemilu yang merupakan pesta demokrasi bersama, Perhumas sebagai asosiasi profesi humas mengajak seluruh humas untuk bisa menyuarakan hal-hal baik tentang Indonesia," katanya.
Apalagi, Perhumas memiliki gerakan Indonesia Bicara Baik yang diluncurkan sejak 2015 hingga sekarang ini masih menjadi kampanye Perhumas untuk bisa menggelorakan hal-hal baik tentang Indonesia.
"Sehingga narasi bisa menjadi positif, menyejukkan, dan berimbang bagi masyarakat luas. Banyak kegiatan Perhumas untuk bisa menyelaraskan kampanye #IndonesiaBicaraBaik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Prabowo minta TNI-Polri bersih dari praktik ilegal, tegaskan larangan backing judi, narkoba, dan penyelundupan.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.