Akhir 2023, Angka Kemiskinan Ekstrem Diprediksi Turun 0,8 Persen

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah optimistis angka kemiskinan ekstrem di Indonesia bakal turun 0,9% hingga 0,8% pada akhir 2023. Hal ini ditegaskan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryantono.

"Per Maret 2023 sudah mencapai 1,12%, mudah-mudahan akhir tahun ini jadi 0,8 atau 0,9%," kata Nunung Nuryantono, Sabtu (5/8/2023).

Nunung menyampaikan angka tersebut berdasarkan peta jalan yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menargetkan kemiskinan ekstrem di Tanah Air dapat diselesaikan atau bisa mencapai nol persen di tahun 2024.

"Angka tersebut supaya kita tidak tergesa-gesa karena target 2024 jumlah miskin ekstrem nasional jadi nol persen," kata Nunung.

Nunung juga mengatakan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka kemiskinan ekstrem per September 2022 sebesar 1,74% dan melalui survei yang sama pada Maret 2023, kini angka miskin ekstrem turun menjadi 1,12%.

BACA JUGA: Apa Saja Ujian Praktik SIM C Terbaru? Simak di Sini

Menurut Nunung, ada tiga strategi besar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. Yakni pengurangan beban yang salah satunya dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Lalu peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantung kemiskinan dengan perbaikan infrastruktur dan sanitasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai salah satu lembaga negara yang membantu menangani kemiskinan ekstrem telah mengimplementasikan pemanfaatan dana desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Langkah yang diambil, yaitu dimulai dari memvalidasi data, lalu juga mendorong pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa agar lebih menyasar tiga strategi besar," ujar Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, Sabtu.

Sugito menjelaskan bahwa dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa dapat mengalokasikan maksimal 25% untuk digunakan sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Di tahun 2023, pihaknya menggelontorkan dana sebesar Rp70 triliun yang dibagikan kepada 75.265 desa. Menurut dia desa memiliki peranan sentral dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara