Harga Minyak Melejit, Pemerintah Siapkan Opsi WFH dan Hemat Rp80 T
Pemerintah kaji WFH dan efisiensi anggaran Rp80 triliun akibat konflik Timur Tengah. Kemenkeu siapkan mitigasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.
JK Ungkap Modal Jadi Ketum Golkar Capai Rp500 Miliar
Wapres Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla di acara Halal bi Halal 1444 H Alumni Mersela di Gedung Krifa Bhakti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Selasa (30/5/2023). JIBI/Bisnis-Akbar Evandio
Harianjogja.com, JAKARTA—Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Jusuf Kalla alias JK mengungkap biaya politik untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar mencapai Rp500 miliar sampai dengan Rp600 miliar.
JK menyampaikan, apabila saat ini ada yang ingin menjadi ketum Partai Golkar maka dirinya harus menyiapkan modal tak kurang dari setengah triliun rupiah. Namun, dia tak menerangkan lebih rinci untuk apa modal politik yang dimaksud.
"Kalau sekarang ingin menjadi ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," ujar JK dalam seminar Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2023).
BACA JUGA : Golkar: Pertemuan Airlangga Hartarto dengan Puan Maharani Bawa Hal Positif
Meski demikian, mantan wakil presiden ini menambahkan bukan hanya Golkar yang demikian. Hampir semua, dan hanya beberapa partai politik yang jadi pengecualian.
"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada kayak PDIP, NasDem. Tapi partai yang sudah go publik, artinya pemilihannya [pemilihan menjadi ketua umum] itu butuh biaya besar," ungkap JK.
Belakangan muncul dorongan untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar. Salah satu tujuannya untuk menggantikan Airlangga Hartarto sebagau ketum Golkar.
Menteri di Kabinet Indonesia Maju yang juga kader Partai Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia sudah menyatakan siap maju menggantikan Airlangga.
BACA JUGA : Luhut Bersedia Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Golkar
Meski demikian, Airlangga Hartarto dan 38 Ketua DPD 1 (Provinsi) Partai Golkar berkumpul di Bali pada Minggu (31/7/2023). Menurut Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono, agenda utamanya dalam pertemuan itu untuk menyatakan penolakan wacana munaslub.
"Sejumlah hal yang dibahas, akan tetapi seluruh ketua DPD 1 tegas menolak upaya ataupun wacana munaslub tersebut," ungkap Dave.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share
Sunartono
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
