Luhut Bersedia Gantikan Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum Golkar

Advertisement
Harianjogja.com, DENPASAR–Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tengah digoyang. Sejumlah nama diusulkan sebagai pengganti yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Bambang Susatyo.
Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku bersedia menjadi Ketua Umum Partai Golkar jika mendapat dukungan dari anggota partai beringin tersebut.
Advertisement
“Kalau didukung, mau,” kata dia seusai menghadiri Penandatanganan MoU Program HEAL di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura Bali, di Denpasar, Selasa (25/7/2023).
Meski mengaku siap menjadi Ketum Partai Golkar, politikus yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyampaikan tak ada kepentingan yang terlalu besar untuk menduduki jabatan tersebut, bahkan dirinya tak tahu menahu siapa saja yang hendak maju. Santer diwacanakan ingin menggeser posisi Airlangga Hartarto, Luhut meluruskan bahwa dirinya tak memiliki masalah pribadi dan hanya akan menunggu keputusan partai.
Belakangan, ia mengaku kerap didatangi senior-senior Partai Golkar, meski enggan menjawab isi dari pertemuan-pertemuan tersebut.
“Airlangga itu teman baik saya, tidak ada masalah. Soal itu tadi [menjadi Ketum Partai Golkar] biarkan saja mekanisme mereka jalan, saya nunggu saja, tidak ada juga kepentingan yang menggebu-gebu di situ,” ujar Luhut Binsar.
Ketika disinggung soal elektabilitas partai yang menurun seperti pada hasil survei Indikator Politik Indonesia, yaitu 9,2% berdasarkan survei tatap muka, Luhut juga tak ingin menyalahkan siapa pun, termasuk Airlangga Hartarto.
Menurutnya, kondisi ini justru semestinya diisi dengan upaya perbaikan di tubuh Partai Golkar, dan elite partai memegang kendali besar dalam hal ini.
BACA JUGA: Duet Prabowo-Erick Thohir Santer Dibicarakan, Ini yang Sebenarnya Terjadi
Sebelumnya di Jakarta, Rabu (12/7/2023) anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) pantas menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Penilaian itu disampaikan karena tiga ormas pendiri Partai Golkar, yaitu Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar.
Adapun, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan status dirinya masih menjadi kader Partai Golkar dan tidak pernah pindah ke partai lain.
Hal itu disampaikan Bahlil saat ditanya soal kemungkinan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto.
"Saya itu kalau kader, saya itu dari 2001 sampai 2014 struktural, selebihnya saya enggak lagi struktural. Tapi kan saya enggak pernah pindah partai," kata Bahlil.
Soal kesiapannya menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu, Bahlil menegaskan bahwa pencalonan jabatan dilakukan melalui mekanisme partai. Sebagai kader, ia juga merasa terpanggil jika memang dicalonkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. "Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil, tapi lewat mekanisme partai," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Sah! DPR RI Sahkan Revisi UU IKN, Berikut 7 Poin Pentingnya
- Dukung Pertumbuhan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau RI, Inggris Siapkan Rp514 Miliar
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- Anies Kritik Program PSN, Jokowi Tantang Balik: Tunjuk Proyek Mana, yang Nitip Siapa?
Advertisement

Cegah Perundungan di Kalangan Pelajar SMP, Disdikpora Kulonprogo Bakal Libatkan Polisi
Advertisement

Danau Toba Dikartu Kuning UNESCO, Sandiaga: Ini Jadi Alarm
Advertisement
Berita Populer
- Kolaborasi Apik BPJS Kesehatan, Wujudkan Transformasi Mutu Layanan JKN
- Info Gempa Terkini: Sesar Tarera-Aiduna Memicu Gempa Magnitudo 5,3 di Pantai Selatan Kaimana
- Tambah Nyaman, Kereta Cepat Terintegrasi Angkutan Perkotaan
- Jokowi: Kereta Cepat untuk Melayani Rakyat, Bukan Soal Untung dan Rugi
- KPK Ungkap 3 Klaster Korupsi di Kementan, dari Pemerasan, Gratifikasi hingga Pencucian Uang
- BPJS Kesehatan Bakal Putus Kontrak dengan Fasyankes yang Tak Jalani Kesepakatan
- BUMN Waskita Karya Gagal Bayar Utang Obligasi Senilai Rp941 Miliar
Advertisement
Advertisement