MUI Luruskan Pemahaman Sri Mulyani Soal Pajak sama dengan Zakat
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluruskan pemahaman zakat atau wakaf yang disamakan dengan pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA-KPU meminta Komisi II DPR segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas jadwal Pemilu 2024 yang belum pasti. Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan sampai saat ini pihak KPU masih menunggu jadwal RDP dengan Komisi II DPR untuk membahas jadwal Pemilu 2024. Dia juga berharap RDP tersebut bisa secepatnya dilaksanakan oleh Komisi II DPR dan KPU.
"Sampai saat ini KPU masih menunggu jadwal RDP dari DPR," tuturnya kepada JIBI, Jumat (3/12/2021).
Menurutnya, pihak KPU masih tetap mengusulkan Pemilu nanti digelar pada bulan Februari 2024. Hal itu, kata Dewa butuh koordinasi dengan Komisi II DPR.
"Pada prinsipnya diharapkan pihak-pihak terkait dapat membahas bersama untuk pada saatnya nanti akan dapat diambil keputusan terbaik," kata Dewa.
Sebelumnya, KPU telah mengirimkan surat kepada Komisi II DPR untuk segera membahas tentang rancangan PKPU mulai dari tahapan hingga jadwal Pemilu 2024 nanti.
KPU berharap RDP dengan Komisi II DPR tersebut bisa digelar pada tanggal 7 Desember 2021 nanti, sebelum DPR memasuki masa reses pada tanggal 15 Desember 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluruskan pemahaman zakat atau wakaf yang disamakan dengan pajak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kolaborasi BLACKINK dan Tenun Nusantara hadirkan fashion gothic hitam di Jogja, memadukan tradisi dan ekspresi modern.
9 WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan Gaza. Menlu Sugiono koordinasi dengan Yordania, Turki, dan Mesir untuk penyelamatan.
Kebiasaan makan malam seperti ngemil dan makan larut bisa picu stres. Simak tips pola makan sehat untuk jaga kesehatan mental.
KPK memeriksa mantan Dirjen Haji Hilman Latief terkait kasus korupsi kuota haji Rp622 miliar. Sejumlah nama besar sudah jadi tersangka.
Prabowo minta masyarakat rekam aparat nakal dan lapor langsung. Instruksi tegas bersih-bersih korupsi di seluruh lembaga pemerintah.