Pemerintah Matangkan Kelembagaan BRAN, Atur Tugas dan Wewenang
Pemerintah mematangkan kelembagaan BRAN, termasuk pembagian tugas, kewenangan, dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menangani konflik agraria.
Para anggota Taliban berdiri di luar Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, pada 16 Agustus 2021. - Antara/Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA--Utusan khusus Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menemui para pemimpin Taliban di Afghanistan untuk membahas krisis kemanusiaan dan strategi agar negara tersebut tidak dijadikan sebagai inkubator bagi kalangan militan.
Utusan Johnson, Simon Gass, menemui sejumlah pemimpin Taliban termasuk Amir Khan Muttaqi, Mullah Abdul Ghani Baradar, dan Abdul Salam Hanafi, kata kementerian luar negeri Inggris.
BACA JUGA : Taliban Minta Kesempatan Bicara di Sidang PBB
Mereka "membahas bagaimana Inggris Raya dapat membantu Afghanistan mengatasi krisis kemanusiaan, pentingnya mencegah negara tersebut menjadi inkubator bagi terorisme dan perlunya orang-orang yang ingin meninggalkan negara tersebut bisa melakukan perjalanan dengan aman," kata kemlu.
"Mereka juga membicarakan perlakuan terhadap minoritas dan hak-hak kaum perempuan dan anak perempuan."
Gass didampingi oleh Kuasa Usaha dari Misi Inggris Raya untuk Afghanistan di Doha, Qatar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah mematangkan kelembagaan BRAN, termasuk pembagian tugas, kewenangan, dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk menangani konflik agraria.
BMKG memprediksi musim hujan DIY mulai akhir November hingga Desember 2026. El Niño dan dinamika atmosfer-laut memengaruhi kondisi tersebut.
Polisi menduga bakul nasi goreng di Karanganyar meninggal akibat gagal jantung. Luka di pelipis kanan diduga akibat benturan saat terjatuh.
Masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah lokasi pelayanan untuk memperpanjang SIM A dan SIM C sebelum masa berlaku berakhir.
Cek jadwal SIM Keliling dan SIM Corner Jogja 12 Oktober 2026, lengkap dengan lokasi pelayanan, jam operasional, dan syarat perpanjangan SIM.
Menhub Dudy Purwagandhi menyebut revisi UU LLAJ akan mengatur transportasi online, termasuk ojol, dengan target rampung pada 2026.