Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi, Benarkah Posisi Menteri Non-Parpol Terancam?

Harianjogja.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bakal segera melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat lantaran terdapat beberapa menteri yang mendapat rapor merah dalam kabinet Indonesia Maju.

Menurutnya, isu reshuffle kabinet yang dikabarkan akan dilakukan pada Rabu, 29 September 2021 ini akan menjadi salah satu kebijakan pamungkas Jokowi dalam periode kepemimpinannya.

“Ini seharusnya reshuffle pamungkas Jokowi dan tentunya akan dipertimbangkan secara matang-matang yang akan berdampak pada catatan positif kebijakannya sebagai presiden,” ujarnya, Selasa (28/9/2021).

Untuk diketahui, isu reshuffle makin menguat seiring masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintah.

Hendri pun mengamini dengan masuknya PAN ke koalisi akan sangat mungkin untuk merombak menteri-menteri di kabinet Indonesia Maju.

Salah satunya, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Menurutnya, Nadiem memunculkan pro dan kontra terkait Pembelajaran Tatap Muka Terbatas(PTM) hingga pergantian kurikulum.

Tidak hanya soal pendidikan yang dicatat kurang baik, pada sektor keuangan juga saat ini membengkak. Walaupun pertumbuhan ekonomi saat ini mulai meningkat.

Tidak hanya itu, persoalan Hukum dan HAM, hingga kejaksaan juga masih ada isu-isu yang harus difokuskan. Dia menilai, kemungkinan para menteri-menteri yang memiliki catatan kinerja buruk atau rapor merah bisa tergeser dari kabinet Indonesia Maju dan digantikan posisinya oleh kader PAN.

“Ada dua kementerian yang khas ditempati oleh PAN yaitu perhubungan dan PAN-RB, tetapi justru mereka akan mengambil jatah menteri UMKM, Mendikbudristek, atau KKP sebagai sektor profesional,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Socio-Econonic Educationial Business Institute (SEEBI) Dianta Sebayang pun mengatakan isu reshuffle kali ini cukup menarik. Dengan titik berat pada loyalitas dari para menteri.

“Sangat visible terjadinya reshuffle kabinet. Khususnya, alasan utama adalah evaluasi kinerja menteri terutama bagaimana bisa berkinerja dengan baik dalam penanganan pandemi Covid-19 maupun yang mendukung kegiatan masyarakat selama pandemi, serta persiapan kebangkitan pasca pandemi,” ujarnya.

Dianta memprediksi jika perombakan akan menyentuh kepada kalangan Menteri yang berasal dari kalangan profesional, ketimbang kalangan partai politik maupun purnawirawan.

Menurutnya, indikator menteri yang bakal masuk radar reshuffle yaitu, kebocoran data pribadi, konsolidasi tahapan Pemilu serentak di 2024, dan percepatan investasi untuk memacu rehabilitasi.

"Indikator tersebut sudah mengarah kepada menteri yang dimaksud karena sering kali reshuffle itu dilakukan tidak dasar evaluasi, namun akomodasi," tambahnya.

Oleh sebab itu, Dianta menyarankan kepada pemerintah untuk ke depannya memastikan proses reshuffle bisa tetap berjalan baik dan harus memiliki korelasi linear terhadap approval rating (kepuasan) masyarakat terhadap pemerintah.

“Siapapun menteri barunya, dia [menteri baru] harus siap langsung ikut lari bersama para menteri yang lain. Karena tidak ada waktu inkubasi buat menteri baru,” kata Dianta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com