Kapolri Minta Jajarannya Awasi Pergerakan Masyarakat di Wilayah Aglomerasi

Harianjogja.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran kepolisian di wilayah untuk mengawasi pergerakan masyarakat selama Lebaran di wilayah aglomerasi agar tidak menjadi klaster baru.

"Hari ke depan kegiatan di wilayah aglomerasi terjadi arus silaturahmi dan kunjungan tempat wisata, maka dilakukan protokol kesehatan secara ketat," kata Listyo dalam keterangan tertulis.

Wilayah aglomerasi merupakan wilayah yang boleh dikunjungi masyarakat non mudik tanpa harus membawa Surat Izin Keluar Masuk atau SIKM. Wilayah tersebut meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Tidak hanya wilayah aglomerasi, Listyo juga mengingatkan jajarannya untuk mengantisipaai arus balik Idulfitri 1442 Hijriah/2021.

Listyo menyebutkan harus ada persiapan yang matang untuk memastikan pencegahan penyebaran virus SARS-CoV2 penyebab COVID-19. Misalnya, melakukan tes swab antigen kepada masyarakat yang balik dari kampung halaman.

"Rumah sakit agar dikoordinasikan dan dipersiapkan dari sekarang sebagai rujukan COVID-19. Antigen juga dipersiapkan kalau kurang akan ditambah oleh Menkes. Dan Walaupun sudah divaksin tetap jalankan protokol kesehatan," ujar Listyo.

Listyo juga mengajak seluruh jajarannya untuk terus mengedukasi masyarakat terkait pelarangan mudik dalam rangka melindungi masyarakat dari paparan COVID-19.

"Terus bersabar dan memberikan sosialisasi kepada para pemudik, dengan harapan keluarga kita tidak terdampak COVID-19, ini yang terus menerus," kata Kapolri saat mengecek pos penyekatan KM 31 Tol Jakarta-Cikampek.

Kapolri bersama Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNPB Doni Monardo mengecek arus lalu lintas di sejumlah jalur mudik pada H-1 Idul Fitri 2021 di pos penyekatan KM 31 tol Jakarta-Cikampek.

Sebelumnya Listyo dan rombongan meninjau pelaksanaan Operasi Ketupat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Kapolri menambahkan, dengan adanya edukasi dan sosialisasi soal larangan mudik, bisa menyelamatkan rakyat dari penyebaran virus corona. Atas dasar itulah yang menjadi semangat pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik saat pandemi.

Penurunan Signifikan

Listyo menyebut dengan adanya larangan mudik, arus lalu lintas di tol Jakarta-Cikampek mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan jika tidak adanya larangan mudik.

"Telah terjadi penurunan untuk mencegah pada situasi normal 80 juta ditekan dengan edukasi menjadi 14 juta. Pemerintah meniadakan mudik demi keselamatan rakyat," kata Listyo.

Puan Maharani mengapresiasi kinerja dari jajaran kepolisian, TNI dan pihak terkait yang telah bekerja keras saat bertugas di pos penyekatan demi menghalau warga mudik.

Menurut dia, larangan mudik kepada masyarakat harus dilakukan secara humanis namun tetap tegas. Mengingat, kebijakan ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas.

"Tugas di lapangan harus dilayani secara humanis dan sabar. Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada petugas dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya," kata Puan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : suara.com