Pembelajaran yang Menyenangkan
Pembelajaran menyenangkan bukan sekadar permainan. Guru perlu menghadirkan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
Ketua DPC PDIP Kulonprogo, Sudarto, menunjuk foto terlapor NAN yang diduga mengunggah ujaran kebencian kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Rabu (2/4/2018).Harian Jogja-Beny Prasetya
Harianjogja.com, JAKARTA--Pakar hukum Abdul Fikar Hadjar menegaskan kepolisian harus bisa memilah perihal ujaran dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Polisi itu, tadi saya bilang, bukan keranjang sampah. Harus memilah, mana yang ada unsur pidananya, mana yang tidak," kata Abdul Fikar Hadjar saat webinar "Menyikapi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", Kamis.
Ia mengatakan bahwa kepolisian memang tidak boleh menolak laporan tetapi bisa memberikan penjelasan jika memang laporan yang masuk tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana.
Menurut dia, harus jelas ada kualifikasi atau kriteria-kriteria ujaran, yakni yang termasuk kritik dan yang masuk pencemaran nama baik.
"Kalau saya, kalau terhadap orang, pasti pencemaran nama baik, terhadap tubuh orang, terhadap urusan orang yang bersifat pribadi, itu pencemaran nama baik," katanya menjelaskan.
Di luar itu, kata dia, tidak masuk kualifikasi sekalipun pendapatnya menyakitkan, tetapi mengkritik ide atau pelaksanaan program, bukan terhadap pribadi atau orang.
"Karena itu jelas sebenarnya. Yang menjadi tidak jelas itu semua ujaran dipersoalkan. Tidak ada kualifikasi mana ujaran yang sebetulnya kritik dan mana yang pencemaran," katanya.
Abdul menyampaikan beberapa kata kunci dalam penerapan UU ITE, salah satunya sekeras apa pun pendapat mengenai pelaksanaan ide atau program bukanlah kejahatan dan bukan pelanggaran hukum.
"Sekeras apa pun pendapat mengenai ide meskipun menyebut nama orang, itu bukan kejahatan, melainkan kritik," katanya.
Mengenai rencana revisi UU ITE, Abdul mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebenarnya bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) khusus untuk pasal-pasal tertentu.
"Pak Jokowi kalau memang merasa sangat penting \'kan ada celahnya, misalnya mengeluarkan perpu khusus untuk pasal-pasal tertentu," katanya.
Bisa juga, kata dia, memerintahkan aparat penegak hukum agar lebih ketat dalam memproses perkara yang ada kaitannya dengan pasal-pasal yang dikeluhkan masyarakat.
"Itu sudah dilakukan pihak kepolisian sendiri dengan Kapolri mengeluarkan (surat edaran). Saya kira itu terinspirasi keinginan Presiden. Akan tetapi, juga harus diawasi di lapangan. Kadang maksudnya baik tetapi diterjemahkannya di lapangan lain," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pembelajaran menyenangkan bukan sekadar permainan. Guru perlu menghadirkan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
Jadwal DAMRI YIA-Jogja Sabtu 21 November 2026 melayani lima tujuan dengan tarif Rp80.000. Simak jam keberangkatan bus dari bandara.
Jadwal KA Bandara YIA Sabtu 21 November 2026 tersedia 24 perjalanan dari YIA ke Stasiun Tugu dan sebaliknya. Cek jam keberangkatannya.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Sabtu 21 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jadwal dari kedua arah.
Jadwal KRL Palur-Jogja Sabtu 21 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak waktu keberangkatan di 13 stasiun.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 21 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan di 13 stasiun dan tarif Rp8.000.