KPK Usul Negara Biayai APK Pemilu untuk Tekan Korupsi
KPK mengusulkan pemerintah membiayai alat peraga kampanye peserta pemilu untuk menekan biaya politik dan mencegah tindak pidana korupsi.
Presiden Joko Widodo pada acara peresmian PT Bank Syariah Indonesia Tbk. di Istana Negara, Jakarta, Senin 1 Februari 2021 - Youtube Setpres
Harianjogja.com, JAKARTA -- Hasil survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas warga Nahdliyin atau NU puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sebaliknya, mayoritas warga Muhammadiyah menyatakan tidak puas dengan kinerja mantan Wali Kota Solo itu.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, dalam keterangannya, di Jakarta, Senin, mengatakan salah satu ormas yang puas dengan kinerja Jokowi adalah Nahdlatul Ulama (NU).
"Ada 70,8 persen warga NU yang puas dengan kinerja Jokowi. Hanya 24,2 persen yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi, sisanya tak menjawab," ucap Adi, Senin (22/2/2021).
BACA JUGA: Dua Pekan PPKM, Kesadaran Warga di Bantul Masih Perlu Ditingkatkan
Ormas dengan tingkat kepuasan tertinggi, kata dia, yakni Parisada Hindu Dharma dan Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI) dengan persentase 100 persen.
Persatuan Gereja Indonesia (PGI) menyatakan puas dengan perolehan angka 92,5 persen. Sisanya tidak puas 5,5 persen, dan 2 persen tak menjawab.
Sedangkan tingkat kepuasan Muhammadiyah 47,7 persen, Organisasi pemuda meliput Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan lainnya yang menyatakan puas 30,2 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mengusulkan pemerintah membiayai alat peraga kampanye peserta pemilu untuk menekan biaya politik dan mencegah tindak pidana korupsi.
PNM meraih penghargaan di JBBA 2026 atas komitmennya memberdayakan lebih dari 15 juta perempuan pelaku usaha melalui pembiayaan dan pelatihan.
Imigrasi Jakarta Selatan mendeportasi dua WNA Vietnam yang diduga membuka praktik kedokteran ilegal di Radio Dalam dan dikenai penangkalan.
Khofifah Indar Parawansa meminta penguatan distribusi beras SPHP, Minyakita, dan LPG 3 kilogram untuk mendukung operasional KDKMP di Jawa Timur.
Disdik Kota Semarang mengevaluasi penyebab sejumlah SD negeri kekurangan murid meski lulusan PAUD mencapai lebih dari 22 ribu anak pada 2026.
Realisasi PBB-P2 Kulonprogo mencapai Rp29 miliar atau 71,29 persen. Lima kalurahan berhasil melunasi pajak hingga 100 persen pada semester I 2026.