PKS Beri Catatan Kritis Terkait Perpres Ekstremisme

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres No.7/2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengkritisi perpres tersebut.

“Kami memberikan beberapa catatan kritis terkait Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ini, sebenarnya apa motifnya, karena saat ini sudah ada Undang-Undang Terorisme sebagai payung pemberantasan terorisme,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta, Kamis (21/1/2021).

BACA JUGA : Warga Sudah Curiga Sejak Lama dengan Terduga Teroris

Ia menilai Perpres yang ingin melibatkan masyarakat dalam pelaporan terhadap permasalahan ekstrimisme di lingkungan sekitarnya mendapatkan kritikan dari berbagai pihak. Apalagi istilah ekstremisme menjadi multitafsir. Menurutnya tafsir ekstrimisme versi pemerintah berbahaya bagi keadilan hukum dan iklim demokrasi. Karena pemerintah membuat tafsir sendiri mengenai ekstrimisme yang tidak jelas bentuk dan ukurannya.

“Sehingga dalam tataran teknis, ekstremisme ini menjadi multitafsir. Kalau pemerintah serius mau memberantas terorisme maka pergunakan Undang-Undang Terorisme saja sudah cukup,” katanya.

Sukamta menegaskan PKS dengan tegas menolak ekstremisme. Pihaknya mendorong adanya pemahaman dan Tindakan yang moderat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia khawatir pelibatan masyarakat secara masif terutama dengan didorong untuk membuat laporan dikhawatirkan dapat memecah belah di tengah masyarakat.

BACA JUGA : Densus 88 Terus Memburu Terduga Teroris di Jogja, Satu

“PKS menentang ekstremisme dalam semua bentuknya yang dilakukan oleh siapa pun baik kelompok masyarakat maupun penyelenggara negara. PKS juga menginginkan penanganan ekstrimisme dilakukan dengan cara-cara yang baik bukan dengan cara ekstrim,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.