Penjualan Mitsubishi Triton Anjlok, Apakah Dampak Pasokan Semikonduktor?
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), kendaraan kabin ganda keluaran Mitsubishi pada Juni hanya terjual 9 unit.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar kegiatan serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja sektor Penataan Ruang, Pertanahan dan Proyek Strategis Nasional di Palembang. Bisnis-Dinda Wulandari
Harianjogja.com, JAKARTA -- Pembuatan aturan turunan Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja ditengarai melenceng dari substansi yang diatur oleh UU yang disusun dalam konsep omnibus law tersebut.
Temuan itu diungkapkan Tim Serap Aspirasi Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja saat menyampaikan masukan dari masyarakat terkait rancangan aturan turunan regulasi sapu jagat ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ketua Tim Serap Aspirasi Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Franky Sibarani mengatakan bahwa salah satu temuan yang jadi perhatian pemerintah yakni masih ada rancangan aturan turunan yang hasilnya peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja.
BACA JUGA : Demo UU Cipta Kerja di Bundaran UGM, Ada \'Dukun\' yang
“Ada rancangan peraturan yang tidak sejalan dengan spirit UU Cipta Kerja. Bahkan terkesan kembali sebelum UU Cipta Kerja ada,” katanya melalui konferensi pers virtual, Rabu (30/12/2020).
Franky menjelaskan bahwa ada tiga contoh yang menurutnya krusial dan penting. Pertama, terkait kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pada pembahasan terkait pendaftaran usaha kecil dan mikro, dalam UU Cipta Kerja tertulis bisa dilakukan secara daring ataupun luring. Tapi pada rancangan yang disusun hanya bisa secara daring.
Lalu pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro. Pada UU Cipta Kerja pemerintah pusat dan daerah menyediakan pembiayaan. Tapi pada rancangan hanya memberi kemudahan.
BACA JUGA : Ini Aturan Lengkap Soal Cuti Karyawan di UU Cipta Kerja
Terakhir soal fasilitas dan pembiayaan intensif fiskal. UU Cipta Kerja memberikan kepada usaha kecil dan mikro. Sementara pada aturan turunan hanya kepada usaha mikro.
“Ada beberapa lagi dalam aturan turunan lain yang tentu akan kami susulkan dalam laporan yang kedua. Laporan kedua berisi tentang kesesuaian antara aturan turunan dengan UU Cipta Kerja,” jelas Franky.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), kendaraan kabin ganda keluaran Mitsubishi pada Juni hanya terjual 9 unit.
Cek jadwal lengkap KRL Solo–Jogja 16 Mei 2026 dari Palur hingga Jogja. Tarif Rp8.000, berangkat pagi hingga malam.
Libur panjang akhir pekan dorong wisata Sleman naik. Merapi, Kaliurang hingga Prambanan diprediksi jadi tujuan favorit.
Honda mencatat rugi pertama sejak IPO akibat EV. Kerugian capai Rp45,9 triliun, proyek Kanada ditunda, target EV diubah.
Gempa M6,3 guncang Jepang timur laut. Shinkansen dihentikan, Miyagi terdampak, namun PLTN Fukushima dilaporkan aman.
Perdagangan hewan kurban di Bantul naik jelang Iduladha 2026. Kambing paling diminati, omzet pedagang diprediksi melonjak.