Kemendikdasmen Catat 377 Dugaan Pelanggaran Selama Pelaksanaan TKA SMA SMK
Kemendikdasmen mencatat 377 dugaan pelanggaran TKA SMA/SMK, termasuk 14 kasus berat yang kini didalami Inspektorat Jenderal.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020./KPU
Harianjogja.com, JAKARTA - Mahar politik dinilai sebagai salah satu sumber masalah politik berbiaya tinggi dan berpotensi mendorong terjadinya korupsi.
Terkait hal itu, PSI menyatakan mendukungan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020 tanpa mahar sama sekali.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tercatat mendukung 143 pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.
BACA JUGA : Suara Milenial Jadi Andalan PSI Beri Dukungan Paslon
"Kami mendukung tanpa mahar sama sekali, ke semua pasangan calon yang kami dukung," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/9/2020).
Menurut Isyana mahar adalah salah satu sumber masalah dalam politik Indonesia pascareformasi. Mahar politik memicu biaya tinggi dalam politik sehingga berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.
"Alih-alih mahar, kami mendukung karena ada kesamaan nilai-nilai dengan pasangan calon. Kami juga memeriksa rekam jejak seluruh calon. Kita harus memastikan kandidat terpilih adalah yang terbaik, mereka yang mau bekerja keras untuk membantu rakyat," kata Isyana.
Dia menambahkan, sebagai partai baru, ini pengalaman pilkada pertama PSI setelah Pemilu 2019.
BACA JUGA : PSI Dukung Halim-Joko di Pilkada Bantul
"PSI banyak belajar dari proses dukung-mendukung ini, mendengar banyak masukan dan sangat berhati-hati untuk berdiri di antara pragmatisme politik dan kepentingan rakyat," ujarnya.
Secara keseluruhan, PSI mendukung 143 pasangan, dengan perincian 6 paslon di pilkada tingkat provinsi dan 137 paslon di tingkat kabupaten/kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemendikdasmen mencatat 377 dugaan pelanggaran TKA SMA/SMK, termasuk 14 kasus berat yang kini didalami Inspektorat Jenderal.
Dana desa Bantul 2027 rata-rata Rp373 juta per kalurahan. Efisiensi berlanjut, lurah diminta memprioritaskan kebutuhan mendesak.
Permintaan Suzuki Home Service naik 14% pada Januari–September 2026. Layanan ini mencakup servis berkala hingga perbaikan ringan.
Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 untuk memperkuat pengawasan dan tata tertib TKA SMA/SMK.
Desa Sejahtera Astra Sasak Ende mengembangkan wisata budaya, tenun, dan kuliner lokal untuk membuka peluang ekonomi masyarakat.
Data 13,3 juta calon penerima BSU 2026 masih diverifikasi. Pemerintah menyiapkan bantuan Rp900.000 bagi pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta.