Kecelakaan Beruntun di Tol Batang-Semarang, Satu Orang Tewas
Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan di Tol Batang-Semarang KM 379+900 menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua korban luka berat.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump./REUTERS
Harianjogja.com, WASHINGTON--Amerika Serikat menolak perumusan mengenai kesehatan reproduksi dan hak kekayaan intelektual dalam resolusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang Covid-19, beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengancam untuk keluar dari badan PBB itu.
Washington tidak menghalangi adopsi resolusi yang menyerukan evaluasi atas penanganan pandemi Covid-19, namun merilis pernyataan bahwa AS tak ikut menyetujui paragraf yang menjamin hak negara-negara miskin untuk mengesampingkan aturan kekayaan intelektual guna mendapatkan obat-obatan dalam keadaan darurat, dan menjamin kesehatan reproduksi dan seksual selama pandemi.
"AS percaya pada perlindungan hukum terhadap bayi yang belum lahir, dan menolak interpretasi apa pun tentang hak asasi manusia internasional... untuk mewajibkan negara pihak mana pun menyediakan akses aborsi," menurut pernyataan yang menjelaskan posisi AS.
AS menilai bahasa mengenai kekayaan intelektual, yang dirancang untuk memastikan negara-negara miskin dapat memiliki akses ke obat-obatan, mengirimkan "pesan yang salah kepada inovator yang akan sangat penting untuk solusi yang dibutuhkan seluruh dunia." katanya.
Resolusi itu disahkan setelah Trump, yang menuduh WHO mendukung China, mencuitkan sebuah surat yang berisi ancaman AS akan keluar dari badan kesehatan dunia dan secara permanen menghentikan pendanaan kecuali jika WHO berkomitmen melakukan pembenahan dalam 30 hari.
Badan yang bermarkas di Jenewa itu menolak mengomentari ancaman Trump, dan hanya mengatakan bahwa mereka telah menerima surat dari Trump dan sedang mempertimbangkan isinya.
Para diplomat mengatakan pada akhirnya Washington telah memutuskan untuk tidak memblokir resolusi itu secara langsung, meskipun ada keberatan. "Ada keinginan kuat dari pihak mereka untuk bergabung dalam konsensus," kata seorang diplomat Barat sebelum resolusi itu diadopsi.
Mengacu pada masalah kekayaan intelektual khususnya, diplomat itu menambahkan "sayangnya, jika mereka tidak bergabung, mereka terisolasi. Sebenarnya ada konsensus global mengenai pentingnya hal ini."
Resolusi yang diinisiasi oleh Uni Eropa itu menyerukan peninjauan terhadap bagaimana virus corona baru menyebar setelah melakukan lompatan dari hewan ke manusia, yang diyakini terjadi di sebuah pasar di Kota Wuhan di China akhir tahun lalu.
Pada Senin (18/5/2020), WHO mengatakan tinjauan independen terhadap penanganan global virus corona akan dimulai sesegera mungkin. Bahkan ketika Trump telah mengusulkan untuk keluar dari WHO, badan itu menerima dukungan komitmen kontribusi sebesar 2 miliar dolar AS (sekitar Rp29,5 triliun) dari Presiden China Xi Jinping.
Teks resolusi itu menyerukan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus untuk memulai "evaluasi darurat, independen dan komprehensif" terhadap penanganan kesehatan internasional untuk COVID-19.
Selama tiga tahun menjabat, Trump telah mengkritik banyak organisasi internasional dan mengundurkan diri dari beberapa di antaranya. Namun, para diplomat Eropa mengatakan mereka terkejut dengan keputusan Washington untuk menyingkir di WHO sementara China meningkatkan perannya.
"Sungguh mengejutkan melihat Xi Jinping mengambil kesempatan untuk membuka diri, dengan kerja sama yang luas, dan membuat proposal senilai 2 miliar dolar AS, dan mengatakan jika ada vaksin mereka akan membagikannya kepada semua orang," kata seorang diplomat Eropa seperti dikutip Antara dari Reuters.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kecelakaan beruntun melibatkan empat kendaraan di Tol Batang-Semarang KM 379+900 menyebabkan satu orang meninggal dunia dan dua korban luka berat.
Sarana olahraga Sleman masih terkendala. Fasilitas dayung dan renang belum sesuai kebutuhan atlet menjelang Porda DIY XVIII 2027.
Pemda DIY menyalurkan Rp1 miliar untuk NTT terdampak gempa dan membantu mahasiswa asal NTT di Jogja melalui pangan serta keringanan kuliah.
Usulan BPIH 2027 Rp107,34 juta per jamaah naik hampir Rp20 juta. DPR meminta biaya dikaji agar rasional dan layanan tetap berkualitas.
KRI Ki Hajar Dewantara akan dijual setelah DPR menerima surpres. Simak spesifikasi, senjata, mesin, dan kemampuan kapal perang ini.
Seoul menyiapkan kebijakan “hak atas keteduhan” dengan koridor pejalan kaki teduh untuk menghadapi gelombang panas ekstrem dan melindungi warga.