Gibran Berhenti Jadi Wapres, Pengamanan Beralih ke Grup D Paspampres
Setelah efektif berhenti sebagai Wapres, pengamanan Gibran dan istrinya beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres sesuai aturan.
Warga beraktivitas menggunakan MRT di kawasan Dukuh Atas, Jakarta./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Kebijakan social distancing atau menjaga jarak yang dikedepankan pemerintah dinilai lebih baik dan masih dapat menggerakkan perekonomian dibandingkan wacana penutupan atau lockdown. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad.
"Paling tidak social distancing masih bisa menggerakkan ekonomi alur barang dan jasa dan masyarakat tetap diberi akses ke berbagai kegiatan ekonomi dengan cara-cara social distancing yakni menjaga jarak 1,5 meter," ujar Tauhid Ahmad di Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Dia mengatakan bahwa social distancing beda dengan lockdown, social distancing mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain dianggap mampu mengurangi kontak tatap muka langsung, seperti menghindari tempat-tempat umum, seperti mal, bioskop, kegiatan olahraga bersama, dan sebagainya,
Namun, lanjut Tauhid, jika kebijakan lockdown diterapkan justru bisa menimbulkan hal dan konsekuensi sebaliknya, kebijakan tersebut justru dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam fase krisis ekonomi.
"Konsekuensi penutupan, maka kita akan memasuki fase krisis ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi akan drop di bawah empat persen bahkan lebih buruk," kata Direktur Indef tersebut.
Dia mengambil contoh jika Jakarta yang merupakan pusat segalanya dengan pusat jasa keuangannya menyumbang 45 persen terhadap PDB dan kemudian menjadi pusat jasa perusahaan yang menyumbang 68 persen juga kepada PDB, diterapkan kebijakan lockdown maka dampaknya sangat besar terhadap perekonomian nasional.
"Saya kira pendekatan social distancing lebih baik dibandingkan lockdown untuk saat ini meski pelaksanaannya harus didukung dan dilakukan oleh kesadaran masyarakat sendiri," kata Tauhid Ahmad.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyebut langkah social distancing atau menjaga jarak antarsatu dengan yang lain menjadi hal yang paling penting dilakukan dalam situasi mewabahnya Covid-19.
Presiden mengatakan, dengan kondisi tersebut, sudah saatnya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, serta beribadah di rumah.
Presiden juga mengajak seluruh rakyat bekerja sama, saling tolong menolong, bersatu padu, bergotong-royong menangani Covid-19.
Presiden Joko Widodo juga menegaskan pemerintah daerah (pemda) tidak boleh mengambil kebijakan lockdown karena kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.
Menurut Presiden Jokowi, semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam.Hal itu, kata dia, tidak lain agar seluruhnya efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Setelah efektif berhenti sebagai Wapres, pengamanan Gibran dan istrinya beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres sesuai aturan.
Pulga Vidal mencatat 101 laga di Indonesia. Gelandang PSIM itu mengungkap gol ke gawang Persebaya sebagai momen paling berkesan.
PAD Sleman 2026 ditargetkan Rp1,716 triliun. Namun, realisasi BPHTB baru sekitar Rp300 miliar dari target Rp400 miliar.
Cek 20 rute Trans Jogja 2026, lengkap dengan daftar halte, tarif mulai Rp500, jam operasional, dan cara pembayaran.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Selasa 17 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Simak jadwal dari kedua arah.
SIM Keliling Bantul Selasa 17 November 2026 hadir di MPP Kompleks Pemda 2 Manding. Cek jadwal, persyaratan, dan biaya perpanjangan SIM.