Ini yang Harus Dipertimbangkan Pemerintah Sebelum Memutuskan Lockdown atau Tidak
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait Covid-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan "lockdown" tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. - Antara/Hafidz Mubarak A Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat menjalankan semua kegiatan, termasuk bekerja, belajar, dan beribadah, dari rumah untuk mengurangi penularan virus Corona (Covid-19).
Meski demikian, Presiden belum memutuskan untuk menutup wilayah (lockdown) seperti yang sudah dilakukan negara lain, misalnya China, Itali, dan Filipina.
Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi menilai jika lockdown benar-benar diberlakukan, hampir semua bidang usaha harus dihentikan.
"Mana saja yang akan berhenti berproduksi atau beroperasi bergantung pada keputusan pemerintah. Namun, jenis usaha seperti rumah sakit, apotek, ritel bahan pokok, jasa antarmakanan [catering] tidak boleh ditutup," katanya saat dihubungi Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Senin (16/3/2020).
Dia menuturkan pemerintah harus menutup sektor manufaktur, termasuk semua pabrik dan gudang, yang ada di wilayah tertentu. Pasalnya, jumlah pekerja di sektor manufaktur sangat banyak jumlahnya.
Selain itu, pekerja pabrik pasti bekerja bersama-sama dalam satu atau beberapa di kawasan pabrik tersebut. Eric tak menampik pertumbuhan ekonomi bakal melorot jika pemerintah memberlakukan lockdown untuk beberapa minggu.
Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi selama satu triwulan akan melambat atau mengalami kontraksi akibat lockdown. Namun, pertumbuhan bakal recovery sangat cepat ketika wabah terhenti.
"Lihat saja pada kasus rekonstruksi pasca bencana alam. Pertumbuhan ekonomi langsung melesat. Yang penting keselamatan warga negara dulu, baru ekonomi," ujarnya.
Untuk kali kesekian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintahannya belum akan melakukan kebijakan lockdown. Langkah ini, menurut Presiden Ketujuh RI tersebut, bukan hanya berlaku di tingkat pusat. Demikian pula untuk tingkat daerah.
“Saya tegaskan bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemda dan sampai saat ini tidak ada kita berpikir ke arah kebijakan lockdown,” katanya di Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
