Advertisement
Ini yang Harus Dipertimbangkan Pemerintah Sebelum Memutuskan Lockdown atau Tidak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat menjalankan semua kegiatan, termasuk bekerja, belajar, dan beribadah, dari rumah untuk mengurangi penularan virus Corona (Covid-19).
Meski demikian, Presiden belum memutuskan untuk menutup wilayah (lockdown) seperti yang sudah dilakukan negara lain, misalnya China, Itali, dan Filipina.
Advertisement
Ekonom Institut Kajian Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan RI Eric Sugandi menilai jika lockdown benar-benar diberlakukan, hampir semua bidang usaha harus dihentikan.
"Mana saja yang akan berhenti berproduksi atau beroperasi bergantung pada keputusan pemerintah. Namun, jenis usaha seperti rumah sakit, apotek, ritel bahan pokok, jasa antarmakanan [catering] tidak boleh ditutup," katanya saat dihubungi Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Senin (16/3/2020).
Dia menuturkan pemerintah harus menutup sektor manufaktur, termasuk semua pabrik dan gudang, yang ada di wilayah tertentu. Pasalnya, jumlah pekerja di sektor manufaktur sangat banyak jumlahnya.
Selain itu, pekerja pabrik pasti bekerja bersama-sama dalam satu atau beberapa di kawasan pabrik tersebut. Eric tak menampik pertumbuhan ekonomi bakal melorot jika pemerintah memberlakukan lockdown untuk beberapa minggu.
Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi selama satu triwulan akan melambat atau mengalami kontraksi akibat lockdown. Namun, pertumbuhan bakal recovery sangat cepat ketika wabah terhenti.
"Lihat saja pada kasus rekonstruksi pasca bencana alam. Pertumbuhan ekonomi langsung melesat. Yang penting keselamatan warga negara dulu, baru ekonomi," ujarnya.
Untuk kali kesekian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintahannya belum akan melakukan kebijakan lockdown. Langkah ini, menurut Presiden Ketujuh RI tersebut, bukan hanya berlaku di tingkat pusat. Demikian pula untuk tingkat daerah.
“Saya tegaskan bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemda dan sampai saat ini tidak ada kita berpikir ke arah kebijakan lockdown,” katanya di Istana Presiden, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Wanita Berkebaya Gelar Aksi dengan Mata Tertutup di Tugu Jogja, Merespons Jelang Pembacaan Putusan MK
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Melakukan Aksi di Gedung MK
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- Kejagung Telusuri Asal Usul Jet Pribadi Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis
- Pembangunan Tol Palembang Betung Ditarget Selesai pada 2024
- Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi ke MK, Ini Imbauan Prabowo
- Palestina Kecam Veto AS Soal Keanggotaan Penuh di PBB
- Rudal Israel Dilaporkan Hantam Iran, Irak dan Suriah
Advertisement
Advertisement