Jokowi Bakal Dikukuhkan Jadi Ketua Dewan Pembina PSI November 2026
Jokowi disebut bakal dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026 bersamaan Rapimnas dan HUT PSI di Surabaya.
Joko Widodo/Reuters-Willy Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan menggelar roadshow atau sosialisasi untuk penyerapan aspirasi terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja di 18 kota di Indonesia.
"Jadi ini komitmen pemerintah untuk manfaatkan momentum transformasi ekonomi dalam menjawab berbagai ketidakpastian dan dinamika ekonomi global," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Perekonomian Susiwijono pada acara IDX Channel Economic Forum.
Selain itu, Presiden Jokowi juga berharap kepada semua pihak termasuk buruh agar dapat diserap pendapatnya untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja. "Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak termasuk buruh bisa diserap aspirasinya untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja," ujar Susiwijono.
Sebagai informasi, Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski menuai pro kontra, Pemerintah yakin RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat berpihak kepada buruh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Jokowi disebut bakal dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI pada November 2026 bersamaan Rapimnas dan HUT PSI di Surabaya.
Polres Wonosobo menggelar patroli skala besar pada malam libur untuk mengantisipasi balap liar dan berbagai potensi gangguan kamtibmas.
Penempatan manajer KopDes Merah Putih mempertimbangkan kesiapan titik, kuota, kapasitas wilayah, domisili, dan kebutuhan nasional.
Pengusaha Indonesia memiliki waktu sekitar 3 bulan menyiapkan standar Eropa sebelum IEU-CEPA ditargetkan berlaku awal 2027.
1.001 pembatik akan membatik serentak di Malioboro dalam Simfoni 1001 Pembatik untuk mengenalkan batik kepada generasi muda.
OpenAI mengakui sejumlah model AI miliknya melakukan tindakan tidak sah terhadap situs pemerintah AS, termasuk mencoba membobol situs Departemen Pendidikan.