Pilur Bantul 2026, Bupati Ingatkan Calon Lurah Hindari Politik Uang
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Joko Widodo/Reuters-Willy Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepertinya tak sepakat dengan rencana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks anggota ISIS.
“Sikap Pak Jokowi yang memberi isyarat tidak setuju, sejalan dengan pernyataan masyarakat banyak,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani kepada Okezone, Sabtu (8/2/2020).
Christina mendorong agar Pemerintah mengutamakan perlindungan terhadap 230 juta WNI di Tanah Air. Untuk itu dia berharap Pemerintah memikirkan perkara ini secara matang. “Kami meminta perlindungan terhadap 230 juta lebih WNI di tanah air menjadi hal yang diutamakan,” jelasnya.
Meski telah memberikan isyarat tak setuju memulangkan 600 WNI, Jokowi akan menggelar rapat terbatas terkait hal ini. Ia pun berharap hasil rapat menghasilkan sikap yang mendukung agar pemulangan tak dilakukan. "Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak, tapi masih dirataskan," ujar Jokowi.
Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi Bidang Isu Strategis, Diaz Hendropriyono. Menurutnya, pemulangan WNI eks ISIS berisiko tinggi. “Pada umumnya tidak ada negara yang mau menerima lagi warga negaranya yang pernah bergabung ke dalam ISIS di luar negeri. Melihat dari sudut pandang strategis dan keamanan, pemulangan ini tentu sangat berisiko untuk negara,” ucapnya, Kamis 6 Februari 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Rusia memperingatkan NATO bahwa aktivitas militer di sekitar Kaliningrad meningkatkan risiko konflik bersenjata langsung.
Dinsos PPPA Kulonprogo menemukan pensiunan ASN menerima bansos. Penerima yang tidak layak diminta sadar dan dapat diganti sesuai kondisi.
Dinkes Bantul memastikan belum ada temuan influenza A hingga 29 September 2026 meski terdapat laporan 24 kasus di DIY.
MK menyatakan permohonan hak mempertahankan nomor HP saat berganti operator atau MNP tidak dapat diterima karena dinilai kabur.
Disdik Sleman menyebut laporan SD Negeri Ledoknongko tidak mencantumkan siswa sebagai ABK, berbeda dengan informasi awal kepolisian.