13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Dipulihkan, Ini Lokasinya
KKP menggandeng swasta merestorasi 13.500 hektare mangrove dan lamun di Jawa, Lombok Timur, dan Sumatera untuk mengembangkan karbon biru.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA- Penunjukan staf khusus (stafsus) presiden dan wakil presiden disikapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini mengimbau para stafsus Presiden Joko Widodo dan stafsus Wakil Presiden Ma\'ruf Amin yang telah diangkat tidak menerima suap dan gratifikasi.
"Bagi staf khusus Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya tidak pernah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara ketika anda sudah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam level struktur apapun eselon I, eselon II, atau eselon II sepanjang memenuhi ketentuan misalnya menerima gaji dari keuangan negara maka ada sejumlah pasal-pasal yang harus diperhatikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/11/2019).
Ia mencontohkan pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak boleh menerima fee terkait dengan jabatannya baik secara aktif pada transaksional ataupun secara pasif.
"Misalnya ada pihak-pihak tertentu yang karena pengaruh atau karena hubungan jabatan memberikan sesuatu, itu tidak boleh diterima. Jadi, kami imbau kalau ada pihak-pihak lain yang mencoba mendekati para staf khusus atau para pejabat baru maka sebaiknya kalau ada pemberian itu ditolak sejak awal," tuturnya.
Selain itu, Febri juga mengingatkan soal penerimaan gratifikasi.
"Kalau pemberian yang berupa gratifikasi itu diberikan secara tidak langsung, ada faktanya dititipkan melalui pihak lain maka penerimaan itu wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja," ujar Febri.
Febri mengatakan pelaporan gratifikasi itu bisa dilakukan dengan datang secara langsung ke gedung KPK, melalui "call center" 198 atau melalui aplikasi di telepon genggam masing-masing.
"Jadi, ini perlu kami sampaikan agar tidak ada kekeliruan nanti karena mungkin ketika menjadi pihak swasta murni, tidak menjadi pejabat negara atau tidak menjadi pegawai negeri, tidak ada hambatan-hambatan dalam penerimaan yang berhubungan dengan jabatan tetapi ketika menjadi pegawai negeri ada batasan yang cukup tegas," ujar Febri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KKP menggandeng swasta merestorasi 13.500 hektare mangrove dan lamun di Jawa, Lombok Timur, dan Sumatera untuk mengembangkan karbon biru.
Produktivitas padi Bantul meningkat hingga 9-11 ton per hektare. Bantul juga mencatat surplus beras rata-rata 25.000 ton per tahun.
DPRD Kulon Progo menyoroti aset mangkrak, kesiapan modal, tata kelola, dan target kontribusi PAD dalam usulan perubahan Perumda Aneka Usaha menjadi Perseroda.
PSS Sleman terancam sanksi berat PSSI usai kerusuhan melawan Arema FC. Erick Thohir membuka opsi pengurangan poin.
Penyusunan raperda pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Kota Magelang sektor perizinan tahun 2024
Jadwal KRL Jogja-Solo relasi Yogyakarta-Palur lengkap per stasiun. Cek jam keberangkatan, tarif Rp8.000, dan cara membeli tiket.