Witan Sulaeman Perpanjang Kontrak di Persija 3 Tahun
Witan Sulaeman resmi perpanjang kontrak 3 tahun di Persija Jakarta. Siap tampil maksimal di bawah pelatih Shin Tae-yong.
Airlangga Hartarto./Bisnis Indonesia
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemberantasan desa fiktif atau desa siluman. Menko akan memeriksa data penyaluran dana ke desa siluman berdasarkan audit BPK.
“Karena kan itu perlu di audit, kita lihat laporan audit BPK-nya,” ungkap Airlangga.
Namun, Airlangga tidak memberi tahu kapan pemanggilan BPK dilakukan. “Nanti dijadwalkan,” tukasnya.
Berita mengenai desa palsu sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. “Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa yang diperkirakan itu fiktif, ketemu, tangkap!” kata Jokowi di JI-Expo Kamayoran, Jakarta Pusat, Rabu 6 November 2019.
Pada 2015 dana desa mulai dicairkan dari APBN sebesar Rp20,8 triliun, Rp46,9 triliun tahun selanjutnya, 2017 dan 2018 masing-masing berjumlah Rp60 triliun. Pada tahun 2019 ini, realisasi hingga September 2019 sebesar Rp44 triliun. Kemudian rencana anggaran dana desa tahun 2020 sebesar Rp72 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : okezone
Witan Sulaeman resmi perpanjang kontrak 3 tahun di Persija Jakarta. Siap tampil maksimal di bawah pelatih Shin Tae-yong.
Koperasi Desa Merah Putih di DIY mulai memetakan kebutuhan bahan baku MBG bersama SPPG untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
5 operasi tak ditanggung BPJS Kesehatan 2026: kecelakaan, kosmetik, luar negeri, dan lainnya. Simak 19 operasi yang dijamin dan syarat klaimnya.
Dinas Pendidikan Gunungkidul mencatat ada 18 SMP swasta yang tidak mendapatkan murid dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026-2027.
Protes kebijakan E20 di India meluas! Pengendara keluhkan mesin rusak dan BBM boros. Pemerintah sebut ini eksperimen, oposisi minta evaluasi.
Perpres Nomor 111 Tahun 2025 memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari analisis ancaman nonmiliter dalam kebijakan pertahanan negara.