Kabar Baik, 33,2 Juta Keluarga Kembali Terima Beras Gratis 10 Kg
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat selama Juli hingga September 2026. Setiap keluarga akan menerima
Ilustrasi Partai Golkar/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Golkar tetap akan memperjuangkan posisi Ketua MPR periode 2019-2024. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meyakini Golkar akan dapat kursi tersebut seiring dengan kesepakatan revisi UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait jumlah kursi pimpinan MPR.
"Perolehan kursi Golkar di parlemen lumayan, kami akan perjuangkan [kursi Ketua MPR RI]," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Dia mengatakan seluruh fraksi di DPR RI termasuk Golkar setuju dengan format pimpinan MPR periode 2019-2024 yaitu satu Ketua MPR dan sembilan Wakil Ketua MPR RI. Menurut dia, tidak benar dengan formasi pimpinan tersebut membuat Golkar kalah bersaing merebut posisi Ketua MPR RI.
Selain itu Airlangga mengatakan saat ini sudah ada nama kader Golkar yang akan diajukan menjadi Ketua MPR RI namun dirinya enggan menyebutkan nama tersebut. Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (5/9/2019) menyetujui revisi UU MD3, terkait jumlah pimpinan MPR RI.
Dalam draf revisi UU MD3 yang beredar, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan jumlah pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua MPR.
Kemudian dalam Pasal 15A ayat (1) menyatakan pimpinan akan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap yang berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota dalam sidang paripurna.
Dalam pasal 15A ayat (3) disebutkan bahwa setiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat selama Juli hingga September 2026. Setiap keluarga akan menerima
DPR menegaskan PPPK tidak bisa dirumahkan meski ada efisiensi anggaran dan meminta pemerintah daerah mencari solusi tanpa mengurangi hak pegawai.
Polisi menyelidiki ledakan di MAN 3 Padang yang diduga melibatkan seorang pelajar. Tidak ada korban jiwa dan motif masih didalami.
DPR mempercepat pembahasan RUU Ketenagakerjaan dengan menyerap masukan saat reses agar target pengesahan pada 2026 sesuai putusan MK tercapai.
Penertiban kawasan hutan terus dievaluasi secara berkala melalui koordinasi lintas lembaga untuk memastikan target Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tercapai.
DPRD Temanggung menilai pembatasan nikotin dan tar berpotensi mengurangi serapan tembakau lokal serta berdampak pada petani jika diterapkan.