PMII Desak Polda Jateng Bertanggung Jawab Atas Penggerebekan Pesantren di Sukoharjo
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. /ANTARA-Paparan Kementerian PUPR
Harianjogja.com, JAKARTA– Tanah di lokasi Ibu Kota baru di Kalimantan Timur dirumorkan dikuasai oleh nama besar yakni Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.
Mengomentari hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil membantah perihal tersebut. Dia menekankan, sebagian besar tanah merupakan milik pemerintah.
Untuk diketahui, pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim) disediakan tanah seluas 180.000 hektare (ha). Di mana pembangunan kawasan induk ibu kota dimulai dengan seluas 40.000 ha, sehingga bisa dilakukan perluasan ke depannya.
"Sepanjang yang saya tahu, tak ada nama-nama tertentu di dalam kepemilikan tanah. Lebih dari 90% itu tanah negara. Jadi jangan berpikir dengan pemindahan ibu kota ada orang yang dapat keuntungan (karena kepemilikan lahan)," ujar Sofyan dalam konferensi pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Meski demikian, dia mengakui, memang ada kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang akan diubah menjadi ibu kota baru. Namun pembangunan itu turut memperhatikan lingkungan sebab konsep ibu kota baru adalah green city.
"Tapi HTI itu juga bukan milik tokoh tertentu," kata dia.
Sofyan menjelaskan, data detail kepemilikan lahan memang akan terlihat usai pemerintah menyelesaikan proses Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Meski demikian, kata dia, hingga saat ini IP4T menunjukkan sebagian besar lahan memang dimiliki negara.
"Kalau pun harus ada lahan yang dibebaskan itu hanya untuk kebutuhan jalan-jalan saja. Itu juga akan kita freeze dulu supaya tidak terjadi spekulasi di sana," ungkapnya.
Menurutnya, pengadaan lahan untuk pembangunan ibu kota baru tidak terlalu sulit, sebab memang dimiliki oleh negara, bukan oleh pihak-piihak tertentu. "Dari segi tanah itu tidak terlalu rumit karena banyakan tanah negara," katanya.
Seperti diberitakan, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyebut, lokasi pembangunan ibu kota baru yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah bekas Hak Pengusahaan Hutan ITCI (International Timber Corporation Indonesia). Dahlan menyebut, kini lahan itu bukan lagi milik ITCI melainkan milik Prabowo Subianto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
PMII Jateng meminta Polri mengevaluasi penggeledahan ponpes putri di Sukoharjo dan memastikan perlindungan terhadap para santri
PSSI resmi menunjuk Alen Stajcic sebagai pelatih Timnas Putri Indonesia. Ia mengincar perkembangan Garuda Pertiwi menuju Piala Asia 2029.
Pemkab Gunungkidul menunggu aturan alih status PPPK Paruh Waktu, tetapi tetap mengalokasikan Rp38,8 miliar untuk gaji 2027.
Agus Riyanto ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja setelah jabatan tersebut kosong selama sekitar tujuh bulan.
Investasi Kota Jogja mencapai Rp855,54 miliar hingga triwulan III 2026. Malaysia dan Singapura mendominasi penanaman modal asing.
Kejagung mendalami dugaan keterkaitan bos nikel Arif Kurniawan dengan Listyo Sigit dalam kasus korupsi tambang di Sulawesi Tenggara.