Agar Tak Ada Sutopo Lainnya, YLKI Desak Pemerintah Buat Peta Kanker

Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah didesak membuat peta kanker menyusul kematian Kepala Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho yang mengidap kanker paru.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk segera membuat peta kanker. Desakan YLKI tersebut diungkapkan guna tidak ada Sutopo lainnya.

Kepala Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, menghembuskan nafas terakhirnya di Guangzhou China pada Minggu (7/7/19), karena terkena kanker paru stadium empat. Meskipun Sutopo bukan perokok aktif. Namun ia tidak dapat terhindarkan menjadi perokok pasif karena berada di dalam lingkungan perokok.

"Padahal almarhum mengaku menjaga perilaku hidup sehat, dan tentu saja tidak merokok. Namun almarhum juga mengaku bahwa dirinya hidup dalam lingkungan kerja yang penuh asap rokok, dan tidak bisa menghindar karenanya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/7/2019).

Hasil survei Riskesdas 2013, jumlah perokok pasif di Indonesia mencapai lebih dari 90 juta orang. 12 juta diantaranya ialah anak berusia 0-4 tahun atau balita. Dengan masuknya anak balita ke dalam perokok pasif, maka bisa dilihat adanya paparan asap rokok baik di tempat kerja atau lingkungan rumah sendiri.

"Faktor risiko perokok pasif terkena kanker paru adalah empat kali lipat, sedangkan perokok aktif adalah 13, 6 kali lipat," ujarnya.

Oleh karenanya, YLKI menilai kalau ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bersifat mutlak. Seluruh masyarakat semestinya bisa mendukung adanya KTR di semua lingkungan, termasuk area kantor. YLKI sempat menyayangkan karena banyak atasan dalam satu perusahaan yang malah merokok di ruangan tertutup.

"Almarhum Pak Sutopo adalah salah satu korban keganasan asap rokok di tempat kerjanya. Pak Sutopo adalah korban egoisme bahkan sadisme dari lingkungan kerjanya yang membara oleh asap rokok," ucapnya.

Lebih lanjut, YLKI juga melihat dengan banyaknya asap rokok di lingkungan pasif, populasi pengidap kanker di Indonesi meningkat sebanyak 0.4 persen. Di mana menurut riset Riskesdas 2018, prevalensi kanker di Indonesia meningkat menjadi 1,8 persen.

"Oleh karena itu YLKI mendesak Pemerintah agar segera membuat "peta kanker" seperti yang dilakukan oleh Pemerintah China pada tahun 1960-an," katanya.

"Peta kanker tersebut sangat penting, sebagai basis (dasar) pembuatan peta jalan penanggulanan kanker di Indonesia. Sehingga penyakit kanker tidak kian mewabah," tandasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com