Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Buka Peluang Panggil dan Periksa Nusron Wahid
KPK menyatakan pemanggilan Nusron Wahid dalam kasus dugaan korupsi ATR/BPN bergantung pada kebutuhan penyidikan.
Sandiaga Uno saat berkunjung ke Pasar Beringharjo, Kamis (30/8/2018). /Harian Jogja-Irwan A. Syambudi
Harianjogja.com, JAKARTA-- Mantan calon wakil presiden di Pemilu 2019, Sandiaga Salahuddin Uno mengemukakan peran sebagai oposisi pemerintah adalah posisi yang dapat membantu negara sebagai penyeimbang yang sangat bermartabat dan terhormat.
"Saya sebagai mantan calon wakil presiden, menurut saya apapun posisinya tapi membantu negara sebagai penyeimbang sangat bermartabat dan terhormat," kata Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Jawaban itu disampaikan Sandiaga merespons pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, melalui akun Instagramnya, Jumat (14/6), bahwa PKS akan tetap berada di kubu oposisi hingga pembentukan pemerintahan yang baru.
PKS merupakan partai koalisi Indonesia Adil Makmur yang turut mengusung pencalonan Sandiaga dalam kontestasi Pilpres 2019.
Sandi menegaskan bahwa dirinya sudah tidak ada di partai politik lagi sejak mengalami kekalahan suara dalam Pilpres 2019.
"Saya tidak ada di partai lagi. Jadi saya serahkan pada pimpinan partai sendiri," katanya.
Dikatakan Sandiaga, paham demokrasi sejatinya membutuhkan kritik yang membangun bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
"Insya Allah bisa dimainkan perannya oleh teman-teman di luar pemerintahan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menyatakan pemanggilan Nusron Wahid dalam kasus dugaan korupsi ATR/BPN bergantung pada kebutuhan penyidikan.
Sebanyak 500 mahasiswa lolos Sleman Pintar 2026 dari 1.250 pendaftar. Danang Maharsa meminta penerima kuliah serius dan berprestasi.
243 reklame rokok ditemukan tak berizin dan tak bayar pajak di Kulonprogo. DPRD menyoroti potensi kebocoran PAD dari reklame.
Herlina Pakpahan meminta Srikandi Hanura turun langsung menyerap aspirasi perempuan melalui kaderisasi, pengabdian dan solidaritas.
Polda Metro Jaya mengungkap kronologi 49,85 ton kacang tanah ilegal asal India dari Pelabuhan Dumai hingga Jakarta Utara.
Wamen ATR Ossy Dermawan mengungkap arahan Nusron Wahid di tengah kasus suap HGB dan gratifikasi di lingkungan ATR/BPN.