Advertisement
Tidak Ada Anggaran untuk Saksi di Pemilu 2019
Pemilu legislatif - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak ada anggaran saksi untuk Pemilu yang ditanggung oleh negara. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa terkait usulan agar terdapat dana saksi partai politik di setiap tempat pemungutan suara (TPS) tidak akan diakomodir di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani di sela Rapat Panitia Kerja (Panja) A terkait belanja pemerintah pusat yang digelar oleh Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah, Kamis (18/10/2018).
Advertisement
Menurutnya, saat ini kementerian hanya menganggarkan dana untuk pelatihan saksi yang masuk dalam pos belanja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, dana saksi tidak dimasukkan. Jadi sesuai ketentuan hanya ada dana pelatihan yang anggarannya masuk di Bawaslu," kata Askolani, Kamis (18/10/2018).
BACA JUGA
Pada kesempatan rapat Panja A tersebut, Anggota Banggar DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ridwan Bae sempat menanyakan kepada pihak Kementerian Keuangan terkait dana saksi partai politik di setiap TPS tersebut.
"Pak Askolani, apakah ada dana untuk saksi parpol? Apakah akan terpenuhi dan teranggarkan [dari RAPBN] di tiap TPS atau tidak?" kata Ridwan di ruang rapat Banggar DPR RI.
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak akan memasukkan anggaran dana untuk saksi partai politik dalam pemilihan umum (Pemilu) di RAPBN 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
JPU Tetap Tuntut Kerry Riza 18 Tahun Penjara
Sosok El Mencho, Bos Kartel Narkoba CJNG yang Tewas di Meksiko
Iman Brotoseno Mundur dari Dirut TVRI, Ini Profilnya
Pemerintah Siapkan Masa Transisi PBI JKN, Layanan Tetap Aman
Advertisement
Pakar Hukum UMY Soroti Kasus Brimob Maluku, Desak Tim Independen
Israel Tahan 100 Lebih Warga Tepi Barat Sejak Awal Ramadan
Badai Salju New York Lumpuhkan Aktivitas, Status Darurat Ditetapkan
KPK Buka Peluang Periksa OSO dalam Kasus Jet Pribadi Menag
Skema MBG Lebaran Diubah, Paket Dibagikan Lebih Awal
Advertisement
KPK Pastikan Menag Tak Terjerat Pidana Seusai Lapor Jet Pribadi
Bos Kartel El Mencho Tewas Ditembak, Meksiko Dilanda Kerusuhan
BMKG: Gempa Dangkal Magnitudo 2,7 Guncang Buton
Menag Nasaruddin Laporkan Gratifikasi Jet Pribadi dari OSO ke KPK
Mudik Lebaran 2026 Aman, Korlantas Gaungkan Keselamatan
Advertisement
Suriah Tuntut Penyerahan Bashar al-Assad
Berita Pilihan
- BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
- Operasi SAR KLM Nur Ainun Balqis Dihentikan, 2 Korban Masih Hilang
- Kawanan Gajah Liar Rusak Perumahan Karyawan di Siak, Tiga Motor Hancur
- DPR Nilai Penganiayaan Anak oleh Brimob Brutal, Desak Proses Pidana
- BBPOM Bagikan Kiat Pilih Takjil Aman Selama Ramadan
Advertisement
Ribuan Penderita Hipertensi Gunungkidul Belum Rutin Berobat
Advertisement
WISATA RAMADAN: Jejak Dakwah di Kampung Maksiat Samarinda
Advertisement
Berita Populer
- Atalanta Tumbangkan Napoli 2-1 di Gewiss
- Jadwal KRL dari Stasiun Tugu ke Palur, Senin 23 Februari 2026
- 23 Jurnalis Jateng Jadi Korban, KKJ Resmi Dibentuk
- Barcelona Gasak Levante 3-0, Kembali Kuasai Puncak Klasemen La Liga
- Jadwal KRL Solo-Jogja 23 Februari 2026, Rp8.000
- Jadwal Imsak dan Buka Puasa Jogja dan Sekitarnya 23 Februari 2026
- Jadwal SIM Keliling Jogja 23 Februari 2026, Cek Lokasi dan Syaratnya
Advertisement
Advertisement
