Advertisement
Tidak Ada Anggaran untuk Saksi di Pemilu 2019
Pemilu legislatif - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak ada anggaran saksi untuk Pemilu yang ditanggung oleh negara. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa terkait usulan agar terdapat dana saksi partai politik di setiap tempat pemungutan suara (TPS) tidak akan diakomodir di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani di sela Rapat Panitia Kerja (Panja) A terkait belanja pemerintah pusat yang digelar oleh Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah, Kamis (18/10/2018).
Advertisement
Menurutnya, saat ini kementerian hanya menganggarkan dana untuk pelatihan saksi yang masuk dalam pos belanja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, dana saksi tidak dimasukkan. Jadi sesuai ketentuan hanya ada dana pelatihan yang anggarannya masuk di Bawaslu," kata Askolani, Kamis (18/10/2018).
BACA JUGA
Pada kesempatan rapat Panja A tersebut, Anggota Banggar DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ridwan Bae sempat menanyakan kepada pihak Kementerian Keuangan terkait dana saksi partai politik di setiap TPS tersebut.
"Pak Askolani, apakah ada dana untuk saksi parpol? Apakah akan terpenuhi dan teranggarkan [dari RAPBN] di tiap TPS atau tidak?" kata Ridwan di ruang rapat Banggar DPR RI.
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak akan memasukkan anggaran dana untuk saksi partai politik dalam pemilihan umum (Pemilu) di RAPBN 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tikus Masuk Kabin, Penerbangan KLM Terpaksa Dibatalkan
Legenda NASCAR Greg Biffle Tewas dalam Kecelakaan Jet
KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam OTT
OTT KPK di Banten, Kejagung Benarkan Ada Jaksa Terlibat
Advertisement
Kemendukbangga-BKKBN Ajak Gen Z Lawan Bullying lewat Gen Z Fest
APP Gandeng Gama Multi Group UGM Kembangkan Hunian Mahasiswa
KPK Tangkap Enam Orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
Apindo Minta Gubernur Tetapkan Upah Minimum 2026 Tanpa Politisasi
Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
Advertisement
China Sanksi Mantan Jenderal Jepang Terkait Isu Taiwan
Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
Berkas Lengkap, Kasus Wamenaker Ebenezer Masuk Tahap JPU
PIP 2025: Cara Cek Penerima dan Besaran Dana Lengkap
Advertisement
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkab Gunungkidul Tuntaskan Normalisasi 2 Luweng Rawan Banjir
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PT KAI Serahkan 50 Becak Listrik untuk Kurangi Emisi Malioboro
- Dirjen Bea Cukai Rencanakan Kantor Wilayah Baru di DIY
- Operasional Lima SPPG di Kulonprogo Dihentikan Sementara
- Gagal di SEA Games, Timnas Putri Indonesia Bidik Piala Dunia
- Polda Metro Jaya Sebut Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi ke Roy Suryo
- ALVA dan Grab Uji Coba Motor Listrik di Jogja Berlanjut Nasional
- Keluhan Wisatawan Picu Penataan Pantai Parangtritis Bantul
Advertisement
Advertisement
