DIY Ingin Tol Kulonprogo-Jogja-Solo Dibuat Melayang

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY mengharapkan konstruksi tol Kulonprogo-Jogja-Solo yang melewati provinsi ini dibuat melayang agar tidak banyak memakan lahan. Sampai sekarang pemerintah daerah yang wilayahnya menjadi lokasi tol belum diajak bicara dengan Pemerintah Pusat.

Pemda DIY masih menunggu pemaparan dari Pemerintah Pusat ihwal Tol Kulonprogo-Jogja-Solo sepanjang 91,93 kilometer. Proyek dengan nilai investasi sebesar Rp22,5 triliun itu diharapkan bisa elevated sehingga tidak membutuhkan pembebasan lahan yang lama.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Sigit Sapto Raharjo mengatakan sesuai yang disampaikan Gubernur DIY, tol di Jogja sebaiknya melayang atau elevated.

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemda DIY sudah menyepakati konstruksi melayang Tol Jogja-Solo dan Tol Jogja-Bawen yang melewati DIY.

Namun, rencana pembangunan Tol Jogja-Solo ternyata berubah dan lebih panjang menjadi Tol Kulonprogo-Jogja-Solo demi mendukung operasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulonprogo.

Sigit mengatakan konstruksi melayang bisa diterapkan di sepanjang Selokan Mataram atau jalan nasional.

“Tetapi itu kan investasi besar,” ucap dia, Senin (15/10/2018).

Konstruksi elevated lebih menguntungkan karena minim pembebasan lahan sehingga ongkos sosialnya pun lebih murah.

“Kalau pembebasan tanah mau sampai kapan? Wong kami membebaskan sedikit saja bisa sampai tujuh bulan apalagi untuk skala besar seperti tol,” kata dia.

Tol Kulonprogo-Jogja-Solo bakal digarap oleh konsorsium yang terdiri dari tiga perusahaan, yakni PT Daya Mulia Yurangga (DMT), GAMA Group, dan PT Adhi Karya (Persero).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan konsorsium ini dibentuk dengan memanfaatkan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah atau PINA Center Bappenas.

Menurut Bambang, setelah tol yang menghubungkan DIY dan Jawa Tengah ini bisa digunakan, akses ke sejumlah destinasi wisata akan lebih lancar dan kunjungan ke berbagai objek wisata, seperti ke Borobudur, kian meningkat.

Masa konstruksi Tol Kulonprogo-Jogja-Solo ini berlangsung pada 2019-2022 dan mulai dioperasikan pada 2021 secara bertahap. Jalan tol ini bakal terhubung dengan Tol Semarang-Solo-Surabaya di Kota Surakarta.

Belum Tahu

Sampai sekarang, pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati proyek ini belum diajak berembuk. Anggota Unit Manajemen Proyek Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan DIY Rani Sjamsinarsi mengatakan DIY belum diajak koordinasi lebih lanjut terkait perencanaan pembangunan tol Jogja-Solo.

Pihaknya menunggu pemaparan dari Pemerintah Pusat atau pelaksana proyek tentang rencana ini. Lantaran Tol Kulonprogo-Jogja-Solo digarap dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, desainnya akan tergantung perusahaan yang mengerjakan proyek ini. Dia mengharapkan konsep tol yang ditawarkan akan menguntungkan bagi daerah.

“Kami enggak ingin jalan tol hanya untuk lewat tetapi harus memberikan dampak positif,” kata dia.

Pemerintah Kabupaten Klaten juga belum mendapat kabar soal rencana pembangunan jalan tol pada 2019. “Saya belum tahu atau belum diajak rembukan. Pelaksanaannya kapan, lokasinya kalau melewati Klaten di mana, kami memang belum menerima informasi,” kata Bupati Klaten, Sri Mulyani, Senin.

Meski belum diajak bicara, Mulyani mendukung rencana pembangunan jalan bebas hambatan tersebut untuk percepatan akses dan mengatasi kepadatan lalu lintas. Namun, ia mengharapkan pembangunan jalan tol tak mematikan daerah strategis.

Klaten adalah lumbung pangan nasional. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 11/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sawah lestari di Klaten seluas 32.451 hektare (ha).

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Penelitian dan  Pengembangan Daerah Pemkab Sukoharjo, Agus Purwantoro, juga belum mengetahui secara jelas ihwal rencana pembangunan jalan tol Kulonprogo-Jogja-Solo.

“Saya belum tahu rencana pembangunan jalan tol Solo-Kulonprogo. Mungkin Pemprov Jateng yang lebih paham karena proyek ini dikerjakan langsung pemerintah pusat,” kata dia.

Konsorsium pembangunan Tol Kulonprogo-Jogja-Solo saat ini masih mengurus kelengkapan dokumen pelelangan untuk proyek yang sudah mendapatkan izin pemrakarsa tersebut.

Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto mengatakan konsorsium sudah berada dalam tahap akhir untuk memproses dokumen pelelangan proyek dengan nilai investasi sebesar Rp22,5 triliun tersebut. Dia optimistis proyek akan ditender sebelum tutup tahun.

“Dokumen penlok [penetapan lokasi] sudah kami ajukan, tinggal menunggu izin dari Bina Marga untuk bisa mengurus tender,” ujar dia.

Sebagai pemrakarsa, konsorsium harus melampirkan dokumen pengadaan tanah sebagai syarat tender. Pemrakarsa juga harus mengikuti pelelangan, tetapi akan mendapatkan keistimewaan yakni right to match atau hak menyamakan penawaran.

Tol Jogja-Bawen

Tol Kulonprogo-Solo adalah satu dari dua proyek jalan bebas hambatan yang melewati DIY. Satu tol lain adalah Jogja-Bawen sepanjang 71 kilometer dengan nilai investasi Rp12,13 triliun.

Tol Jogja-Bawen merupakan satu dari ratusan proyek prioritas dan strategis nasional yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengatakan pembangunan Tol Jogja-Solo akan dimulai lebih dulu ketimbang Tol Jogja-Bawen.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan Tol Jogja-Bawen masih dalam tahap penetapan lokasi (penlok). Menurut dia, penlok ruas tol ini masih memerlukan dokumen pengadaan tanah.

Wilayah DIY yang dilewati tol ini sejauh 10,70 kilometer. Konstruksi dibuat melayang dari Ring Road Barat sampai Muntilan, Jawa Tengah, di atas Selokan Mataram.

Namun, proyek ini mendapat tantangan. Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Tata Ruang Wilayah (Pansus Raperda RTRW) DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menghapus proyek Tol Bawen-Jogja. Pemerintah diminta untuk  mengoptimalkan transportasi massal seperti kereta api, ketimbang pembangunan jalan tol.

Abdul Azis, Ketua Pansus Raperda Revisi RTRW DPRD Jateng, menuturkan penghapusan proyek Tol Jogja-Bawen akan menyelamatkan lahan pertanian seluas 350 hektare di provinsi tersebut.

“Keuntungannya efisiensi anggaran, dapat mengindari pembangunan di tanah  rawan gempa, menyelamatkan 350 hektare lahan basah atau lahan produktif, dan pencegahan eksploitasi material jutaan kubik,” kata dia, Senin.

Menurut Aziz, revisi RTRW betujuan mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan rekaktivasi rel kereta api Semarang-Jogja. Dengan adanya kereta api, jarak Semarang-Jogja akan semakin dekat tanpa mengorbankan sektor lain.

“Komitmen pemerintah harus lebih serius membangun sistem transportasi berbasis massa. Kami hanya memberi satu-satunya opsi, selain pengembangan jalan nasional, ya reaktivasi rel kereta api,” ujarnya.

Aziz menegaskan investasi kereta api lebih murah dibandingkan dengan pembangunan jalan tol yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu.

“Nilai investasinya lebih murah, kalau kereta api itu Rp25 miliar sampai Rp30 miliar per kilometer dan secara keseluruhan hanya Rp2 triliun. Sementara pembangunan jalan tol Rp150 miliar per kilometer dan keseluruhan anggaran mencapai Rp10 triliun. Kami bisa menyimpan Rp8 triliun, digunakan membangun rel kereta api dari Semarang, ke arah Kudus dan Rembang,” ucap dia.

DPRD Jateng akan menunggu evaluasi dari Pemerintah Pusat karena proyek Tol Jogja-Bawen sudah sampai tahap penetapan lokasi.

“Jika tetap dibangun akan melanggar Perda RTRW. Ada beberapa hal yang kami pertimbangkan. Tol ini posisinya ekuivalen dengan Tol Semarang-Solo, sedangkan Tol Solo-Jogja yang tidak jauh-jauh amat jaraknya, kalau malam hari bisa lewat Solo,” ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News