Pakar Sebut Keluarga Jadi Benteng Anak dari Radikalisme dan Kekerasan
Pakar pendidikan Ki Darmaningtyas menilai ketahanan keluarga dan edukasi berkelanjutan penting untuk mencegah radikalisme serta kekerasan remaja.
Idrus Marham. /suara.com-Muhaimin A Untung
Harianjogja.com, JAKARTA- Idrus Marham mundur dari jabatannya sebagai menteri sosial menyusul kasus hukum yang menjeratnya. Idrus memberikan surat pengundururan dirinya, Jumat (24/8/2018).
Idrus bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pukul 10.30 WIB. Dia pun menyatakan mundur karena mendapatkan surat dari KPK.
"Saya menghadap Presiden untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral saya," kata Idrus Marham di Istana Kepresidenan Jakarta.
Idrus Marham juga mengaku dirinya berstatus tersangka kasus korupsi proyek pembangunan PLTU Riau-1. Idrus Marham sudah menerima pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Idrus Marham mengatakan menerima surat itu, Kamis (23/8/2018) kemarin. Jumat (24/8/2018) hari ini dia pun mengajukan pengunduran diri.
"Saya sudah menerima pemberitahuan penyidikan kemarin sore. Statusnya sudah tersangka," katanya.
Selain itu Idrus Marham pun menyatakan mundur dari kepengurusan Partai Golkar. Idrus sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Intinya, hal yang sama," kata Idrus Marham.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Pakar pendidikan Ki Darmaningtyas menilai ketahanan keluarga dan edukasi berkelanjutan penting untuk mencegah radikalisme serta kekerasan remaja.
Donald Trump mengancam memveto inisiatif undang-undang Demokrat jika partai oposisi menguasai mayoritas Kongres AS.
Pemkab Kulonprogo menargetkan 1.554 kasus pertanahan tuntas pada 2029 demi kepastian hukum warga dan mendorong investasi.
Helikopter Mi-17V5 mengalami kecelakaan saat pemadaman karhutla di Seruyan, Kalteng. Satu personel meninggal dan proses evakuasi berlangsung.
BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan se-DIY memperkuat koordinasi untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan melindungi pekerja.
Nusron Wahid menjalani pemeriksaan KPK selama lima jam dan menegaskan perjalanan ke luar negeri telah mendapat persetujuan Kemensetneg.