Advertisement
Banyak Pejabat Negara di Timses Jokowi, PKS Sindir Masalah Etika
Presiden Joko Widodo. - Antara Foto/Yudhi Mahatma
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu Prabowo Subianto menyindir masalah etika terkait dengan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
Politisi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi ikut menanggapi terkait banyaknya pejabat negara yang masuk ke dalam tim sukses atau tim pemenangan bakal capres-cawapres, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Seperti diketahui sejumlah pejabat negara seperti menteri Puan Maharani dan Pramono Anung hingga Wapres Jusuf Kalla masuk dalam tim pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.
Advertisement
Ia pun menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat untuk menilai kubu mana yang lebih banyak menggunakan fasilitas negara.
Aboe menilai kubu petahana telah menggunakan fasilitas negara. Bahkan dari sejak mulai merumuskan tim kampanye bersama para sekjen partai koalisi. Ia mengingat, Jokowi sering melakukan pertemuan untuk membahas tim pemenangan di Istana.
BACA JUGA
"Tinggal dia melihat dia merasa etis enggak kayak gitu. Dari persiapan kementerian saja para kabinet rapat di Istana kok," kata Aboe di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (21/8/2018).
Dirinya pun meyakini masyarakat sudah cerdas melihat Jokowi yang curi-curi start berkampanye lebih awal. Hal itu mengacu kepada aksi Jokowi dalam acara pembukaan Asian Games 2018 di Gelora Bung Karno, Sabtu (18/8/2018) lalu.
"Dia akan tahu mana benar-benar yang akan sudah starting dengan start gaya motor atau lain-lainnya itu sudah mulai terasa," ujarnya.
Dalam kesempatannya tersebut, Aboe pun menyayangkan kurangnya ketegasan Undang-Undang tentang Pemilu terkait pengawasan dalam kubu petahana.
"Jadi memang permasalahan kaya gini perlu kita pertegas. Jadi undang-undang politik, Undang-Undang Pemilu, KPU dan sebagainya harus lebih streak lagi nanti, khususnya di tingkat wilayah petahana," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tegaskan Uang Rp300 M Terkait Korupsi Taspen Bukan Pinjaman Bank
Pemerintah Anggarkan Rp5 Trilun untuk Pembangunan 50 Gudang Bulog
Menkeu Tegaskan Penindakan Balpres Bukan Anti-Thrifting
KPI Ungguli Target Emisi Berkat Inovasi Energi
Advertisement
Polri Buru Dua WNA Dalang Pinjol Ilegal Dompet Selebriti
Danantara Ikut Perkuat Perkuat Pembiayaan SPPG untuk Program MBG
Lima Jenazah dan Dua Bagian Tubuh Korban Longsor Banjarnegara Ditemuka
Prabowo Minta Telur di MBG Dikurangi Saat Jelang Nataru
Puskesmas Lereng Semeru Siaga 24 Jam Tangani Dampak Erupsi
Advertisement
Polri Tarik Pati dari Kementerian Usai Putusan MK
BGN Gandeng Persagi Atasi Kekurangan Ahli Gizi MBG
Pajak Rp25,4 Miliar Tak Dibayar, Wajib Pajak Semarang Disandera
Gelora Targetkan Jadi Parpol Besar, Anis Matta Dorong DPW Bergerak
Amran: Swasembada Beras Tercapai 31 Desember 2025
Advertisement
Abu Semeru Menyebar, AirNav Rilis ASHTAM Red Code
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mendikdasmen Percepat Revisi Aturan Antiperundungan
- Pendaftaran Hak Cipta Sekarang Bisa Online, Begini Caranya
- Jokowi Bertemu Lee Hsien Loong di Forum Bloomberg
- Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Promo NEWVEMBER 2025
- Bobibos Diklaim Setara RON 98, Perlu Uji dan Dukungan
- Erupsi Semeru Tak Ganggu Penerbangan di Bandara YIA
- Dinkop Sleman Wajibkan UKK bagi Pengurus Koperasi
Advertisement
Advertisement
