Pasal Baru RUU Perampasan Aset Tegaskan Pelaku Tetap Bisa Dipidana

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati ketentuan baru dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Melalui Pasal 6A, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana ditegaskan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Ketentuan tersebut merupakan substansi baru yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian Hukum (Kemenkum). Kesepakatan dicapai dalam rapat panitia kerja (panja) bersama Komisi III DPR RI pada Senin (9/11/2026).

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Dhahana Putra menyampaikan rumusan pasal tersebut dalam rapat.

"Substansi baru, Pasal 6A. Perampasan aset tanpa berdasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku," kata Dirjen PP Kemenkum Dhahana Putra dalam rapat panja dengan Komisi III DPR RI, Senin (9/11/2026).

Pasal 6A RUU Perampasan Aset Disetujui

Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menilai rumusan ketentuan tersebut sudah tepat. Dia menjelaskan gugatan perampasan aset tanpa putusan pidana tidak serta-merta menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Soedeson kemudian meminta persetujuan peserta rapat terhadap substansi baru Pasal 6A. Setelah peserta menyatakan sepakat, dia mengetuk palu sebagai tanda persetujuan.

"Iya. Jadi ini sudah tepat ya, artinya bahwa walaupun kita melakukan gugatan atau apa, tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Oke, sepakat ya?," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR telah menyetujui penerapan mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa didahului putusan pidana. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 3 huruf b RUU Perampasan Aset.

Ketentuan itu dapat diterapkan terhadap sejumlah kondisi, yakni tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau pelaku tidak diketahui keberadaannya.

DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat dirampungkan pada November 2026. Target tersebut lebih cepat dibandingkan rencana sebelumnya, yakni pada 15 Desember 2026.

Komisi III DPR Siap Bahas RUU hingga Malam Hari

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pihaknya siap membahas RUU Perampasan Aset secara maraton. Pembahasan bahkan memungkinkan berlangsung hingga malam hari.

Habiburokhman menjelaskan Komisi III DPR telah mengagendakan sejumlah rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama elemen masyarakat pada Senin (9/11/2026).

Setelah rangkaian RDPU selesai, pembahasan akan dilanjutkan dengan membicarakan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.

"Kita berharap bisa cepat, kalau bisa hari ini lembur, besok lembur, Kamis lembur," ucapnya, Senin (9/11/2026).

Dia menegaskan seluruh pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilaksanakan di Gedung DPR. Menurut Habiburokhman, Komisi III tidak memiliki agenda untuk membahas rancangan undang-undang tersebut di luar gedung parlemen ataupun melalui mekanisme konsinyering di hotel.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com