Digitalisasi Sekolah 2026 Tembus Rp2,6 T, Fokus Daerah Tertinggal

Harianjogja.com, JAKARTA—Realisasi program digitalisasi sekolah 2026 dan revitalisasi satuan pendidikan telah mencapai Rp2,6 triliun, menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan kualitas pendidikan nasional.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan total anggaran revitalisasi sebesar Rp14 triliun yang akan menjangkau 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menjalin perjanjian kerja sama dengan 4.838 satuan pendidikan, dengan penyaluran bantuan yang sudah terealisasi di 3.408 sekolah.

“Total dana yang sudah kami salurkan untuk tahun 2026 adalah Rp2,6 triliun,” ujar Mu'ti dalam jumpa pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, program revitalisasi sekolah difokuskan pada wilayah yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti Sulawesi Utara, Madura, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah masuk dalam skema bantuan pemerintah.

Selain pembenahan fisik, pemerintah juga mempercepat implementasi digitalisasi pendidikan melalui penyediaan perangkat pembelajaran berbasis teknologi di berbagai sekolah.

Sepanjang 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan perangkat seperti papan interaktif, laptop, hingga diska lepas eksternal ke ratusan ribu satuan pendidikan.

Program digitalisasi tersebut kini telah menjangkau 288.865 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, sekaligus didukung penguatan infrastruktur agar perangkat dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk mengatasi keterbatasan akses internet, pemerintah juga menghadirkan layanan konektivitas bagi 8.152 sekolah yang sebelumnya belum terjangkau jaringan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi satelit Starlink di wilayah terpencil.

“Bagaimana kalau daerah tidak ada internet? Nah, solusinya kita bantu dengan penyaluran saluran internet itu, dengan Starlink itu kita bangun untuk 8.152 sekolah,” kata Mu'ti menjelaskan.

Selain konektivitas, persoalan ketersediaan listrik di daerah tertinggal juga menjadi perhatian. Kemendikdasmen bekerja sama dengan PT PLN untuk menyediakan akses listrik bagi 2.389 satuan pendidikan yang sebelumnya belum teraliri.

Mu'ti menegaskan, langkah revitalisasi dan digitalisasi ini menjadi strategi utama pemerintah dalam mendorong pemerataan mutu pendidikan, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), sehingga seluruh siswa memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan berkualitas di Indonesia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara