Antrean Ketapang-Gilimanuk 17 Km, Dermaga Jadi Kendala

Harianjogja.com, JAKARTA—Antrean kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk kembali menjadi sorotan. Hingga Senin (28/9/2026), antrean kendaraan di sisi Ketapang masih mencapai sekitar 17 kilometer dan didominasi kendaraan logistik.

Kepadatan menuju Pelabuhan Ketapang juga masih terlihat pada Selasa (29/9/2026) pagi dari arah utara maupun selatan berdasarkan aplikasi navigasi digital. Namun, kondisi tersebut tidak separah sehari sebelumnya.

Antrean tersebut merupakan akumulasi gangguan operasional pada periode sebelumnya yang mengurangi jumlah perjalanan kapal sehingga kendaraan menumpuk di akses menuju pelabuhan.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mengerahkan kapal dari rute lain untuk membantu mengurai kepadatan. Jumlah kapal yang dioperasikan bertambah dari 25 menjadi 26 kapal.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan optimalisasi armada dilakukan bersama regulator, kepolisian, operator kapal, dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap mengutamakan keselamatan pelayaran.

“Seluruh sumber daya yang tersedia terus kami optimalkan untuk mempercepat pemulihan layanan. Pengaturan kapal, dermaga, dan distribusi muatan dilakukan secara dinamis sesuai kapasitas dan karakteristik masing-masing kapal serta kondisi operasional di lapangan,” ujar Heru dalam keterangan resmi, Selasa (29/9/2026).

ASDP juga mempercepat siklus pelayanan, mulai dari proses sandar, bongkar muat hingga keberangkatan. Pola operasi dievaluasi dengan mempertimbangkan antrean, kesiapan dermaga, karakteristik kendaraan, kapasitas kapal, dan aspek keselamatan.

Dermaga Jadi Titik Pembatas

Penambahan kapal ternyata tidak otomatis membuat kapasitas penyeberangan bertambah dalam proporsi yang sama. Salah satu pembatasnya adalah ketersediaan dermaga karena setiap kapal membutuhkan fasilitas sandar untuk melakukan bongkar muat sebelum kembali beroperasi.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menilai kapasitas dan produktivitas dermaga menjadi persoalan utama pada lintasan Ketapang–Gilimanuk saat ini.

Menurut dia, penambahan kapal tidak akan memberikan dampak optimal apabila kapal harus menunggu giliran menggunakan dermaga. Karena itu, fasilitas yang masih dapat digunakan perlu segera dimaksimalkan.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah Dermaga Bulusan. Fasilitas tersebut belum kembali beroperasi setelah mengalami kerusakan pada dua dolphin.

Gapasdap mendorong perbaikan Dermaga Bulusan dipercepat agar kapasitas pelayanan dapat segera bertambah. Khoiri juga meminta fasilitas LCM segera diperbaiki dengan pengecoran sehingga dapat menambah satu sandaran kapal LCM.

Sementara itu, perbaikan Dermaga MB2 Gilimanuk perlu dipastikan berjalan sesuai target.

Pemprov Jawa Timur sebelumnya telah mengalokasikan sekitar Rp6 miliar untuk pembenahan Dermaga Bulusan. Penataan kawasan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas antara kawasan Bulusan dan fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang.

Kendaraan Logistik Memperberat Tekanan

Kapasitas penyeberangan juga menghadapi tantangan karena kendaraan yang dilayani memiliki karakteristik beragam. ASDP mencatat kendaraan logistik yang melintas memiliki dimensi dan muatan berbeda, termasuk kendaraan yang terindikasi melebihi ketentuan dimensi maupun muatan atau over dimension over loading (ODOL).

Kondisi tersebut memengaruhi proses pemuatan karena kendaraan harus disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik kapal serta ketentuan keselamatan pelayaran.

General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto mengatakan antrean yang terbentuk merupakan akumulasi dari kondisi operasional sebelumnya.

“Antrean yang terbentuk merupakan akumulasi dari kondisi operasional sebelumnya. Kami memahami kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan pengguna jasa. Karena itu, seluruh kapal dan fasilitas yang tersedia terus kami optimalkan untuk mempercepat penguraian antrean,” jelas Media.

Pengaturan kendaraan kemudian diperkuat sejak area antrean hingga proses pemuatan. Langkah tersebut melibatkan regulator, kepolisian, operator kapal, dan pemangku kepentingan terkait untuk menyesuaikan kendaraan dengan kapasitas angkut kapal.

Gapasdap mengusulkan pemisahan kendaraan ringan, truk sedang, dan kendaraan besar dilakukan sebelum kendaraan memasuki area pelabuhan. Pengaturan tersebut diharapkan mencegah kendaraan ringan ikut terjebak dalam antrean kendaraan logistik yang memiliki waktu pelayanan lebih panjang.

Untuk kendaraan besar dan angkutan logistik, pelayanan juga diarahkan melalui dermaga yang memiliki kemampuan teknis dan kapasitas muatan sesuai.

Gapasdap mengingatkan kendaraan berat tidak seharusnya dipaksakan menggunakan dermaga yang tidak sesuai kemampuan teknis karena dapat meningkatkan risiko keselamatan sekaligus menghambat operasional.

Pola Operasi Kapal Perlu Dievaluasi

Pola operasi kapal juga menjadi perhatian. Gapasdap meminta pola operasi kapal TBB di MB4 dievaluasi agar kapal perbantuan tidak mengganggu jadwal kapal reguler.

Keberadaan kapal tambahan diharapkan meningkatkan kapasitas angkut dan jumlah perjalanan efektif. Jika kapal tambahan justru menambah antrean kapal di perairan, penambahan armada tidak menyelesaikan persoalan pada titik yang menjadi pembatas sistem.

Hingga 28 September, ASDP mengoperasikan kapal melalui sejumlah fasilitas, yakni:

Lima kapal di Dermaga I Reguler.
Lima kapal di Dermaga MB III Reguler.
Empat kapal di Dermaga IV.
Delapan kapal di Dermaga LCM.
Tiga kapal perbantuan pada LCM Tanjung Balai di Gilimanuk.
Satu kapal perbantuan pada MB IV Tanjung Balai.

Di Tanjung Wangi juga terdapat empat kapal PT ALP, yakni Mutiara Ferindo 1, Mutiara Ferindo 2, Mutiara Barat, dan Mutiara Sentosa III.

Nataru Jadi Ujian Berikutnya

Persoalan kapasitas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk menjadi perhatian menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika trafik penyeberangan diperkirakan meningkat.

Kesiapan fasilitas menjadi penting karena masih terdapat dermaga yang belum dapat dimanfaatkan secara penuh.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan mengatakan penambahan kapasitas dermaga sudah mendesak dilakukan.

Menurut dia, apabila tidak ada perubahan pada sistem penyeberangan, kepadatan berpotensi kembali terjadi ketika trafik meningkat pada periode Nataru.

“Kalau tidak ada perubahan pada penyeberangan ini apalagi menjelang Nataru, dikhawatirkan terjadi kemacetan panjang. Pemerintah perlu langkah mitigasi dengan menyediakan kapal roro dari Surabaya dan Bali,” ujarnya.

Kekhawatiran tersebut muncul setelah kendaraan besar dan angkutan logistik pada 28 September dilaporkan mengalami waktu tunggu hingga sekitar 36 jam. Bahkan sebelumnya, truk logistik harus antre hingga 5 hari.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan aktivitas pariwisata.

Pemantauan Antrean Perlu Diperkuat

Bagi pengusaha, penanganan antrean perlu dilakukan secara terukur melalui pemantauan operasional secara berkala.

Sejumlah parameter yang perlu diperhatikan meliputi panjang antrean, jumlah kendaraan di buffer area dan Bulusan, jumlah kapal yang beroperasi, jumlah perjalanan yang terealisasi, waktu tunggu kapal, waktu tunggu kendaraan berdasarkan golongan, serta kondisi dan kapasitas setiap dermaga.

Pemantauan tersebut diperlukan agar penambahan kapal dan perubahan pola operasi dapat segera disesuaikan ketika terjadi perubahan antrean.

Keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan trafik. Informasi mengenai kondisi antrean, jadwal kapal, kapasitas dermaga, pengaturan kendaraan, serta estimasi waktu pelayanan perlu disampaikan secara berkala melalui kanal resmi.

Dengan demikian, persiapan menghadapi lonjakan trafik tidak berhenti pada penambahan armada. Perbaikan fasilitas yang mengalami gangguan, peningkatan produktivitas dermaga, penyesuaian pola operasi, dan pengendalian kendaraan perlu berjalan secara bersamaan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara