Zulhas: Jaminan Orang Dalam Tak Berlaku di Rekrutmen Manajer Kopdes

Harianjogja.com, JOGJA—Menko Pangan Zulkifli Hasan atau populer disapa Zulhas menyatakan pemerintah menyiapkan langkah besar memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membangun sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus membuka puluhan ribu peluang kerja baru di desa dan wilayah pesisir.

Program ini menyasar penguatan produksi hingga distribusi, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Salah satunya melalui pembukaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KMNP) yang saat ini sedang dipersiapkan melalui pembukaan lowongan untuk posisi Manajer.

Zulhas mengatakan penguatan ekonomi berbasis desa juga menjadi fokus melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026 mendatang dengan target 30.000 desa dan sekitar 5.400 kampung nelayan.

"Untuk menopang operasionalnya, pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran tenaga profesional. Sedikitnya 30.000 posisi manajer koperasi desa dan lebih dari 5.400 manajer kampung nelayan akan disiapkan" katanya di sela-sela Rakerwil 1 PAN DIY, Kamis (16/4/2026) malam.

Lowongan tersebut terbuka bagi lulusan D3, D4, hingga pascasarjana, dengan proses seleksi yang diklaim berlangsung transparan melalui kementerian terkait. Pemerintah juga menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam proses rekrutmen.

Zulhas menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi harus bebas dari praktik kecurangan. Ia memastikan tidak ada jalur khusus maupun intervensi pihak tertentu dalam proses penerimaan.

“[Dalam rekrutmen manajer koperasi] Tidak ada sogok-menyogok, tidak berlaku jaminan dari orang dalam, dan tidak ada surat sakti. Semua harus melalui prosedur yang berlaku,” tegasnya.

Ia menyebut saat ini stok beras nasional saat ini berada pada level tinggi, mencapai 4,7 juta ton. Pemerintah menargetkan surplus lebih dari 4 juta ton pada 2025, dengan fokus utama memastikan distribusi pupuk lancar serta perbaikan sistem irigasi di berbagai daerah.

Menurutnya, upaya menjaga ketersediaan pangan tidak hanya berhenti pada produksi, tetapi juga menyasar stabilitas harga di tingkat masyarakat. Salah satu skema yang tengah disiapkan adalah penerapan harga beras yang seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan ini akan didukung penguatan peran Perum Bulog yang telah memperoleh subsidi ongkos distribusi. Dengan langkah tersebut, pemerintah menargetkan harga beras di berbagai daerah seperti Madura, Medan, hingga Jogja dapat setara tanpa terbebani biaya logistik.

“Ke depan, harga beras di Madura, Medan, maupun Jogja harus sama. Bulog sudah diberikan kompensasi agar biaya distribusi tidak lagi membebani harga jual di masyarakat,” ujar Zulhas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.