Wamenko Pangan Sebut Dana BPDP Diperluas untuk Komoditas Kakao

Harianjogja.com, JOGJA— Pemerintah mempercepat langkah untuk mengembalikan kejayaan kakao Indonesia di pasar global melalui peningkatan produktivitas perkebunan dan perluasan dukungan pendanaan. Salah satu upaya yang ditempuh ialah menyelesaikan harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang memperluas mandat penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) agar tidak hanya berfokus pada kelapa sawit, tetapi juga mencakup komoditas kakao.

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan Indonesia memiliki keunggulan sebagai negara tropis dengan beragam komoditas perkebunan yang berpotensi besar dikembangkan, termasuk kakao yang memiliki rantai industri kuat dan prospek pasar yang menjanjikan.

"Kita berada di daerah tropis yang aneka komoditasnya sangat potensial. Terkait kondisi ini, kakao menjadi salah satu komoditas eksklusif yang rantai industrinya mudah diikat dan sangat menarik perhatian," ujar Hanif saat ditemui di sela-sela The 9th Indonesia International Cocoa Conference di Jogja, Rabu (22/7/2026).

Perpres BPDP Masuki Tahap Harmonisasi

Hanif menjelaskan harmonisasi Rancangan Perpres mengenai perluasan mandat BPDP telah mencapai sekitar 90 persen. Aturan tersebut diharapkan menjadi dasar pemanfaatan dana pendampingan dan peremajaan bagi komoditas selain kelapa sawit, termasuk kakao. Selain untuk kelapas sawit, dana BPDP akan diperluas pemanfaatannya untuk komoditas lain, seperti kakao.

"Rancangan Perpres-nya sudah sekitar 90 persen dan saat ini dalam proses harmonisasi. Kita harapkan alokasi dana yang disiapkan dapat dimaksimalkan untuk merekonstruksi sektor hulu serta meningkatkan produktivitas kakao nasional," tegasnya.

Menurut Hanif, pengelolaan kebijakan sektor pangan dan perkebunan kini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan sesuai Perpres Nomor 147. Pemerintah juga berupaya memperluas akses petani terhadap teknologi, informasi, dan fasilitas pembiayaan guna memperkuat daya saing sektor perkebunan.

Kolaborasi Bangkitkan Kakao Nasional

Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), Jeffrey Haribowo, menyambut baik dukungan pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian. Menurutnya, kebangkitan kakao nasional membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga petani.

"Tema yang kami usung tahun ini adalah Kakao Indonesia untuk Dunia. Mutiara itu membentuknya butuh waktu lama, dan kakao Indonesia sudah ditempa sedemikian rupa melalui iklim serta berbagai tantangan. Sekarang kita melihat ada momentum kebangkitan," kata Jeffrey.

Intensifikasi Jadi Kunci Tingkatkan Produksi

Jeffrey menilai strategi peningkatan produksi sebaiknya difokuskan pada intensifikasi lahan, bukan perluasan areal perkebunan. Dengan luas lahan kakao Indonesia sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta hektare, peningkatan produktivitas dinilai mampu memberikan dampak yang jauh lebih besar.

"Produktivitas ideal itu satu sampai satu setengah ton per hektar. Kalau seluruh lahan yang ada saat ini mampu memproduksi satu ton saja per hektar, Indonesia bisa menghasilkan 1,3 juta ton kakao per tahun dan langsung menjadi produsen nomor satu di dunia," paparnya.

Ia menambahkan, peningkatan produktivitas harus didukung penggunaan bibit atau klon unggul yang tahan terhadap perubahan iklim serta pendampingan berkelanjutan bagi petani.

Selain memperkuat sektor hulu, Jeffrey menilai pasar dalam negeri masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar. Saat ini sekitar 90 persen produksi kakao Indonesia masih ditujukan untuk pasar ekspor, sementara konsumsi cokelat domestik dinilai masih dapat terus ditingkatkan.

Konferensi ini diikuti 15 negara terdiri atas USA, Belgia, India, Singapura, Malaysia, Jepang, Filipina, Taiwan, UK, Pakitas, Belanda, Prancis hingga Ivory Coast. Penyelenggaraan IICC ke-9 ini bertepatan dengan tren positif yang dicatatkan oleh industri pengolahan kakao nasional pada Q2 2026, di tengah dinamika pasar global yang masih diwarnai volatilitas harga dan tantangan keberlanjutan.

Berdasarkan Grind Statistics Q2 2026, volume pengolahan (grinding) kakao Indonesia mencapai 110.410 ton atau meningkat sebesar 30,1% dari Q1 yang berada di angka 84.844 ton. Tren positif juga terjadi pada produksi olahan kakao yang mengalami peningkatan sebesar 8,2% dibandingkan Q1 2026.

"Kapasitas industri pengolahan yang besar dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat pengolahan kakao dunia. Di kawasan Asia, Indonesia menyumbang sekitar 49 persen dari total volume industri pengolahan kakao regional. Posisi dominan tersebut menjadikan Indonesia sebagai pilar utama industri pengolahan kakao Asia sekaligus pusat penting dalam perdagangan produk kakao olahan global," kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika.

Melalui Indonesia International Cocoa Conference, Askindo bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menyusun rekomendasi strategis untuk memperkuat ekosistem kakao nasional secara berkelanjutan, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.