Poin Taklimat Prabowo : Soroti Krisis Global, Pertahankan BBM Subsidi

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia berada dalam kondisi relatif aman di tengah gejolak global, sekaligus memastikan kebijakan strategis seperti subsidi BBM bagi masyarakat kecil tetap dipertahankan.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Pemerintah di Halaman Tengah Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026), yang diikuti sekitar 800 pejabat mulai dari menteri, pejabat eselon I, hingga pimpinan BUMN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan ini digelar untuk menyatukan arah gerak pemerintah agar program berjalan lebih cepat dan efektif.

“Presiden mengumpulkan kami semua, jajaran kementerian dan lembaga, baik menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga pejabat eselon satu seperti dirjen, sekjen, dan irjen, untuk menyatukan visi dan memastikan program pemerintah berjalan optimal,” ujarnya.

Sorotan Krisis Global dan Posisi Indonesia

Dalam arahannya, Prabowo menilai kondisi dunia tengah menghadapi tantangan besar, terutama terkait pangan, energi, dan air.

“Masalah dasar bagi negara adalah tiga hal itu: pangan, energi, dan air," katanya.

Meski demikian, ia menilai Indonesia masih mampu bertahan di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang memengaruhi jalur energi dunia seperti Selat Hormuz.

“Ternyata kondisi kita cukup aman. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita mampu menghadapi dan mengatasinya," katanya.

Ia bahkan menyebut Indonesia termasuk negara yang relatif aman jika terjadi konflik global besar.

"Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas loh," ujarnya.

Evaluasi 1,5 Tahun Pemerintahan

Rapat kerja ini juga menjadi momen refleksi setelah sekitar satu setengah tahun pemerintahan berjalan sejak Oktober 2024.

“Sekarang kita berada di bulan April, bisa dikatakan satu tahun enam bulan pelaksanaan tugas kita," tutur Prabowo.

Ia menilai capaian pemerintah telah menunjukkan hasil nyata meskipun dunia diwarnai ketidakpastian.

Ancaman Disinformasi di Era Digital

Selain isu global, Presiden juga menyoroti tantangan baru di era digital, terutama maraknya disinformasi dan fenomena echo chamber.

“Dengan teknologi informatika digital, satu orang dia bisa punya 1.000 akun," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggiring opini publik melalui hoaks.

Kebijakan Energi dan BBM Subsidi

Dalam sektor energi, Prabowo menegaskan pemerintah tetap melindungi masyarakat kecil melalui subsidi BBM.

“Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil… tapi yang orang kaya, kalau mau pakai bensin mahal, ya bayar harga pasar," tegasnya.

Ia juga memastikan stok energi nasional dalam kondisi aman meskipun ada tekanan global.

Krisis Jadi Momentum Perubahan

Prabowo menilai situasi krisis justru dapat menjadi peluang untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

“Krisis ini bagi saya adalah suatu peluang… membuat kita harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi," katanya.

Ia juga menargetkan persoalan sampah nasional dapat diselesaikan dalam 2–3 tahun.

Target Desa Nelayan dan Investasi

Presiden turut mengungkap rencana pembangunan 1.000 desa nelayan sebagai bagian dari program prioritas.

“Saya merencanakan akan membangun 1.000 desa nelayan… Desember 2026 kita akan cek," ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan pembentukan pusat keuangan khusus sebagai upaya menarik investasi, dengan salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di Bali.

Biaya Haji Tetap Turun

Di tengah kenaikan biaya avtur akibat konflik global, pemerintah memastikan biaya haji 2026 tetap turun Rp2 juta.

Kebijakan ini diambil agar calon jemaah tidak terbebani, meskipun terjadi tekanan biaya transportasi udara.

Penertiban Tambang dan Konsolidasi Nasional

Dalam sektor sumber daya alam, Prabowo menegaskan akan menertibkan izin tambang bermasalah.

“Kalau tidak jelas cabut semua itu IUP… kita hanya membela kepentingan nasional dan rakyat," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam pemerintahan.

“Tidak boleh ada pemikiran sektoral… kita harus kerja sama," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.