Makan Bergizi Gratis Jangkau 61 Juta Orang, UMKM Lokal Jadi Pemasok

Harianjogja.com, JAKARTA—Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), mencatatkan capaian besar dengan menjangkau sebanyak 61.239.037 penerima manfaat hingga awal Maret 2026. Distribusi bantuan gizi ini menyasar kelompok prioritas yang terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui di seluruh penjuru tanah air.

Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, mengungkapkan bahwa kesuksesan operasional di lapangan saat ini didukung oleh keberadaan 24.443 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Unit layanan ini tersebar secara masif di berbagai daerah guna memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan asupan nutrisi yang berkualitas dan tepat sasaran.

"Untuk memastikan standar layanan tetap terjaga, sebanyak 32.869 petugas pengawas lapangan diterjunkan guna mengawal operasional agar berjalan sesuai ketentuan," papar Qodari dalam konferensi pers di Gedung KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026). Dari puluhan ribu unit yang beroperasi, sebanyak 8.700 SPPG dipastikan telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) demi menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Pemerintah mematok target ambisius untuk memperluas cakupan program ini hingga menyentuh angka 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun 2026. Guna merealisasikan sasaran tersebut, jumlah unit SPPG akan terus ditambah hingga mencapai 32.000 unit untuk mempercepat pemerataan akses gizi dan meminimalkan kesenjangan layanan antarkawasan.

Qodari menegaskan bahwa esensi dari program MBG tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik semata, melainkan menjadi stimulus kuat bagi penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput. Hingga saat ini, program tersebut telah menjalin kemitraan dengan 94.056 pemasok, di mana sekitar 38.938 di antaranya merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi motor penggerak rantai pasok.

Langkah pelibatan sektor usaha lokal ini terbukti efektif dalam menciptakan perputaran ekonomi di pedesaan mengingat sekitar 70 persen belanja bahan pangan bersumber langsung dari produk petani dan peternak setempat. Skema pemberdayaan tersebut diharapkan terus berkembang secara berkelanjutan sehingga ketahanan pangan nasional semakin kokoh sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan para produsen pangan lokal di berbagai wilayah Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara