Tarif Tiket Pesawat Bakal Direvisi, Menhub Janji Tetap Terjangkau
Pemerintah menyiapkan revisi Tarif Batas Atas tiket pesawat dengan skema baru yang mempertimbangkan harga avtur, kurs, dan kebutuhan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/6/2026). ANTARA/Imamatul Silfia/aa.
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah terus menjaga ritme pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah dinamika ekonomi global. Hingga 31 Mei 2026, realisasi penarikan utang tercatat mencapai Rp386 triliun atau setara 46,4 persen dari target tahunan sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kinerja pembiayaan anggaran dalam lima bulan pertama masih berada di jalur yang terkendali dan sesuai perencanaan.
“Pembiayaan anggaran hingga saat ini tetap berlangsung normal,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026).
Tak hanya dari sisi utang, pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan non-utang sebesar Rp6,5 triliun, meski angka ini masih mengalami kontraksi 4,4 persen dari target Rp143,1 triliun. Secara keseluruhan, total pembiayaan anggaran mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target APBN Rp689,2 triliun.
Salah satu indikator positif datang dari keseimbangan primer yang mencatat surplus Rp58,6 triliun. Kondisi ini menunjukkan kemampuan fiskal Indonesia masih cukup kuat dalam mengelola beban utang, belanja, dan pendapatan negara.
Di sisi lain, defisit APBN hingga akhir Mei 2026 berada di level Rp180,4 triliun atau sekitar 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih dalam batas aman dan mencerminkan disiplin fiskal yang tetap terjaga.
Kinerja pendapatan negara juga menunjukkan tren positif. Hingga Mei, total pendapatan telah mencapai Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target Rp3.153,6 triliun. Secara tahunan, angka ini tumbuh signifikan sebesar 19,1 persen.
Kontributor terbesar berasal dari sektor perpajakan yang menyumbang Rp958,2 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp834,4 triliun dengan pertumbuhan impresif 22,1 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp123,8 triliun dengan pertumbuhan moderat 0,7 persen.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja solid dengan realisasi Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Angka ini melonjak 34,4 persen secara tahunan, menandakan akselerasi belanja yang cukup agresif.
Lonjakan paling signifikan terjadi pada belanja pemerintah pusat yang tumbuh 52,6 persen menjadi Rp1.059,3 triliun. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp517,7 triliun atau naik 58,9 persen, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen.
Sementara itu, transfer ke daerah masih mengalami koreksi 4,9 persen dengan realisasi Rp306,1 triliun.
Dengan kombinasi pendapatan yang tumbuh kuat dan belanja yang mulai dipercepat, pemerintah optimistis APBN 2026 tetap mampu menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah menyiapkan revisi Tarif Batas Atas tiket pesawat dengan skema baru yang mempertimbangkan harga avtur, kurs, dan kebutuhan masyarakat.
LPSK mengkaji permohonan perlindungan tokoh perempuan adat Papua usai polemik film Pesta Babi yang dilaporkan ke polisi.
Oknum Brimob Dedy Wiratama dibawa ke Jakarta terkait kasus narkoba Gang Langgar, diduga jadi mata-mata sindikat beromzet ratusan juta.
Rupiah menguat ke Rp18.036 per dolar AS, didorong kinerja APBN dan lonjakan penerimaan pajak hingga Mei 2026.
KPK menggeledah rumah Silmy Karim terkait kasus dugaan pemerasan di Ditjen Imigrasi, pengembangan dari kasus RPTKA 2025.
Wacana reaktivasi Bandara Adisutjipto untuk pesawat jet berpotensi tingkatkan wisata Sleman, namun masih tunggu keputusan pemerintah.