Resmikan Museum Marsinah, Prabowo: Buruh Harus Dilindungi!
Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, soroti keadilan sosial dan nilai Pancasila dalam kasus buruh Indonesia.
Kayu gelondongan setelah banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. - Antara
Harianjogja.com, PADANG—Komnas HAM RI menelusuri faktor penyebab bencana hidrometeorologi di Sumatera yang menewaskan ratusan warga, sekaligus mengkaji penanganan pemerintah daerah terhadap para penyintas.
Dalam pengamatannya, Komnas HAM menilai penanganan penyintas harus memastikan seluruh hak dasar warga terpenuhi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Lembaga tersebut juga mendorong agar pemulihan wilayah terdampak melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok lintas agama dan sosial.
Untuk jangka panjang, Komnas HAM meminta pemerintah mengoreksi kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan yang dinilai turut memperparah bencana ekologis di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Momentum ini dianggap penting untuk memperkuat solidaritas sosial dan memperbaiki tata kelola lingkungan secara berkelanjutan.
"Komnas HAM sedang melakukan pengamatan situasi untuk mendalami faktor-faktor penyebab bencana," kata Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Pramono Ubaid Tanthowi di Kota Padang, Rabu.
Komnas HAM akan mempelajari dan mendalami dampak bencana serta langkah pemerintah daerah dalam menangani bencana di Sumbar. Hal itu untuk memastikan para penyintas ditangani dengan baik tanpa sedikit pun mengabaikan prinsip HAM.
Adapun untuk jangka panjang Komnas HAM mendorong pemerintah untuk mengoreksi berbagai kebijakan terkait kawasan hutan dan lingkungan yang dinilai memberi kontribusi langsung terhadap parahnya bencana ekologis di wilayah Sumatera.
Penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana alam perlu melibatkan elemen-elemen masyarakat, termasuk para pemeluk agama yang berbeda-beda latar belakang. Komnas HAM menilai bencana yang terjadi harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas sosial antarkelompok masyarakat.
"Bencana ekologis tidak pernah memilih korban, apakah suku, ras apalagi agama tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi semua pihak karena tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata," ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung sejumlah kegiatan yang dilakukan Komnas HAM dalam memperingati Hari HAM Sedunia, di antaranya penyerahan bantuan, pengamatan situasi, doa bersama, serta koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait.
"Tema Hari HAM Sedunia tahun ini sangat relevan dengan situasi hari ini. Warga yang terdampak bencana kehilangan hak-hak dasar mereka. Bukan hanya sandang, pangan dan papan tetapi juga hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan lainnya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Prabowo resmikan Museum Marsinah di Nganjuk, soroti keadilan sosial dan nilai Pancasila dalam kasus buruh Indonesia.
Gempa Magnitudo 4,8 mengguncang Sigi, Sulawesi Tengah, dan getarannya terasa hingga Palu pada Sabtu sore.
Kosti memperluas komunitas sepeda ontel hingga Papua Tengah dan menargetkan generasi muda melalui program kampus dan sekolah.
Perguruan tinggi didorong mencetak lulusan adaptif, inovatif, dan berjiwa wirausaha untuk menghadapi era Society 5.0.
Prabowo meresmikan 1.061 Koperasi Merah Putih di desa dan menargetkan 30.000 koperasi beroperasi pada Agustus 2026.
Kabupaten Klaten bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan event berskala internasional bernama Klaten International Cycling Festival (KLIC Fest) 2026.