Advertisement
Komnas HAM Dalami Penyebab Bencana Ekologis Sumatera
Kayu gelondongan setelah banjir bandang di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, PADANG—Komnas HAM RI menelusuri faktor penyebab bencana hidrometeorologi di Sumatera yang menewaskan ratusan warga, sekaligus mengkaji penanganan pemerintah daerah terhadap para penyintas.
Dalam pengamatannya, Komnas HAM menilai penanganan penyintas harus memastikan seluruh hak dasar warga terpenuhi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Lembaga tersebut juga mendorong agar pemulihan wilayah terdampak melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok lintas agama dan sosial.
Advertisement
Untuk jangka panjang, Komnas HAM meminta pemerintah mengoreksi kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan yang dinilai turut memperparah bencana ekologis di Sumbar, Sumut, dan Aceh. Momentum ini dianggap penting untuk memperkuat solidaritas sosial dan memperbaiki tata kelola lingkungan secara berkelanjutan.
"Komnas HAM sedang melakukan pengamatan situasi untuk mendalami faktor-faktor penyebab bencana," kata Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Pramono Ubaid Tanthowi di Kota Padang, Rabu.
Komnas HAM akan mempelajari dan mendalami dampak bencana serta langkah pemerintah daerah dalam menangani bencana di Sumbar. Hal itu untuk memastikan para penyintas ditangani dengan baik tanpa sedikit pun mengabaikan prinsip HAM.
Adapun untuk jangka panjang Komnas HAM mendorong pemerintah untuk mengoreksi berbagai kebijakan terkait kawasan hutan dan lingkungan yang dinilai memberi kontribusi langsung terhadap parahnya bencana ekologis di wilayah Sumatera.
Penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana alam perlu melibatkan elemen-elemen masyarakat, termasuk para pemeluk agama yang berbeda-beda latar belakang. Komnas HAM menilai bencana yang terjadi harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas sosial antarkelompok masyarakat.
"Bencana ekologis tidak pernah memilih korban, apakah suku, ras apalagi agama tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi semua pihak karena tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata," ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung sejumlah kegiatan yang dilakukan Komnas HAM dalam memperingati Hari HAM Sedunia, di antaranya penyerahan bantuan, pengamatan situasi, doa bersama, serta koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait.
"Tema Hari HAM Sedunia tahun ini sangat relevan dengan situasi hari ini. Warga yang terdampak bencana kehilangan hak-hak dasar mereka. Bukan hanya sandang, pangan dan papan tetapi juga hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan lainnya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
- Guru dan Murid di Jambi Adu Jotos, Kasus Berujung Laporan ke Polda
Advertisement
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- BPPTKG Teliti Tanah Ambles di Panggang, Warga Diminta Waspada
- Angklung IKBB Srikandi Meriahkan Prambanan, Angkat Musik Tradisional
- Program Tamasya Plus Himpun Rp159,4 Miliar dari 30.560 Rekening
- Astra Motor Jogja Edukasi 30.000 Pengendara Lewat Kampanye #Cari_Aman
- KPK Dalami Dugaan Suap Proyek Wali Kota Madiun Lewat Skema CSR
- Kisah Terakhir Yoga Naufal Sebelum Pesawat IAT Hilang Kontak
- Anggaran Bantuan Hukum Bantul Menyusut, Akses Warga Miskin Terbatas
Advertisement
Advertisement




